JAKARTA - Pergolakan politik di tubuh kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat pasca reshuffle yang mencopot beberapa menteri.
Di balik pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan terseretnya nama Mendikbudristek Nadiem Makarim serta mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam kasus hukum, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sorotan tajam terhadap fenomena "orang luar" yang menjadi biang kerok korupsi di kalangan pejabat negara.
Mahfud MD dengan blak-blakan membongkar apa yang disebutnya sebagai "penyakit kronis" yang kerap menjerumuskan para menteri ke lubang korupsi: ulah staf khusus yang berasal dari kalangan "orang luar" birokrasi.
Analisis tajam ini didasarkan pada pengalamannya bertahun-tahun mengamati dinamika birokrasi di Indonesia.
"Banyak menteri yang terjerat kasus rasuah lantaran terlalu percaya pada 'orang luar' yang diangkat sebagai staf khusus. Mereka ini kerap melewati jenjang birokrasi yang sudah ada, mulai dari eselon I, eselon II, hingga ke bawah," tegas Mahfud MD dikutip dari akun Youtube Mahfud MD Official, seperti dilansir Suara.com (9/9/2025).
Nadiem Makarim: Bersih Tapi Tak Paham Birokrasi
Kasus terbaru yang mencuat adalah penetapan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara Rp 1,98 triliun.
Nadiem menjadi tersangka kelima dalam kasus yang telah disidik sejak 2019 tersebut.
Menanggapi kasus ini, Mahfud MD memberikan pandangan yang seimbang.
Ia menyebut Nadiem sebagai sosok yang bersih dari korupsi namun tidak memahami birokrasi pemerintahan.
"Menurut saya, Nadiem itu adalah orang yang bersih, tetapi tidak memahami birokrasi dan pemerintahan," kata Mahfud MD seperti dilansir Tribunnews (7/9/2025).
Mahfud menambahkan, meski bersih, Nadiem Makarim tetap dengan tegas disebut keliru alias bersalah dalam kasus Chromebook.
"Tetapi dalam kasus ini, dia tetap keliru," tegasnya.
Kasus Nadiem ini menjadi contoh nyata dari analisis Mahfud MD tentang "orang luar" yang sok berkuasa.
Nadiem yang merupakan mantan bos Gojek dan berasal dari luar birokrasi, dinilai tidak memahami seluk-beluk pemerintahan sehingga mudah terjerumus dalam masalah hukum.
Budi Arie: Terseret Kasus Judi Online
Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga terseret dalam kasus hukum yang cukup serius.
Namanya disebut dalam surat dakwaan kasus mafia akses judi online (judol) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025.
Jaksa mengungkap dugaan jatah 50% untuk Budi Arie Setiadi saat menjabat sebagai Menkominfo terkait kasus tersebut.
Dalam persidangan, ada empat terdakwa yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
Kasus ini bermula ketika Januari 2023, terdakwa Alwin Jabarti Kiemas berkenalan dengan Jonathan yang saat ini ditetapkan sebagai DPO.
Alwin yang merupakan Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama kemudian meminta pegawai Kemenkominfo Fakhri Dzulfiqar untuk menjaga website perjudian online agar tidak diblokir.
Budi Arie yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM ini akhirnya dicopot dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo.
Pencopotan ini dikaitkan dengan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak terkait kinerjanya.
Sri Mulyani: Sosok Berintegritas yang Harus Diganti
Yang paling mengejutkan publik adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan.
Sri Mulyani yang dikenal sebagai sosok berintegritas dan kompeten ini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi pencopotan ini, Mahfud MD memberikan pandangannya.
Ia menekankan bahwa integritas dan kompetensi Sri Mulyani tidak perlu diragukan, namun pergantian tetap merupakan hak prerogatif presiden.
"Ada pertimbangan tertentu seperti Sri Mulyani misalnya. Saya kira integritasnya oke tidak ada yang mempermasalahkan soal itu. Kompetensinya juga oke," kata Mahfud MD seperti dilansir Suara.com (9/9/2025).
Mahfud menilai pergantian Sri Mulyani lebih ke faktor regenerasi.
"Terlalu lama di satu tempat tidak bagus," ujarnya.
Pencopotan Sri Mulyani ini cukup mengejutkan publik dan bahkan disorot media asing sebagai "perubahan besar dalam tim ekonomi Presiden Prabowo".
Isu pengunduran diri Sri Mulyani muncul usai insiden rumahnya dijarah sejumlah massa pada akhir Agustus 2025.
Mahfud MD: Staf Khusus Jadi Biang Kerok
Mahfud MD dalam analisisnya menyoroti keberadaan staf khusus menteri yang seringkali menjadi masalah.
Menurutnya, banyak menteri terjerumus korupsi karena ulah staf khususnya yang melewati birokrasi yang sudah ada.
"Eselon 1, eselon 2, eselon 3 sampai ke bawah dilewati sehingga bekerjanya dengan ini kebijakannya langsung ke bawah. Kan gak bagus juga," tegas Mahfud.
Ia mengakui bahwa kadang kala birokrasi memang terkesan lelet, namun masalah tersebut seharusnya diperbaiki, bukan malah "ditutup" dengan keberadaan orang luar yang justru berpotensi merusak sistem.
"Dan Anda tahu banyak orang masuk penjara tuh karena orang luar," tambahnya, merujuk pada beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan staf khusus.
Mahfud mencontohkan kasus korupsi di Kementerian Agama (periode sebelumnya) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana staf khusus menjadi dalang di balik tindakan korupsi atas nama menteri.
Reshuffle sebagai Tanda Prabowo Dengar Aspirasi
Meskipun mencuat berbagai kasus yang menyeret nama para menteri, Mahfud MD justru memberikan apresiasi terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo.
Mahfud MD mengapresiasi reshuffle kabinet yang menurutnya menandakan Presiden Prabowo Subianto mulai mendengar aspirasi rakyat.
Ia menilai reshuffle kabinet merupakan tanda bahwa Presiden Prabowo mulai mendengar aspirasi masyarakat sipil.
"Reshuffle dilakukan usai evaluasi Presiden, dengan tujuan memperkuat kinerja kabinet dan merespons kebutuhan baru pemerintahan," kata Mahfud MD.
Pernyataan Mahfud MD ini seolah menjadi penegas bahwa reshuffle yang mencopot beberapa menteri termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie adalah langkah yang tepat dalam upaya membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik yang tidak diinginkan.
Kesimpulan
Kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim, Budi Arie, dan pencopotan Sri Mulyani memberikan gambaran tentang kompleksitas dinamika politik di Indonesia.
Analisis Mahfud MD tentang "orang luar" yang menjadi biang kerok korupsi menjadi kunci dalam memahami fenomena ini.
Nadiem Makarim yang berasal dari luar birokrasi dan tidak memahami seluk-beluk pemerintahan, Budi Arie yang terseret kasus judi online, serta Sri Mulyani yang diganti meski berintegritas, semuanya menjadi bagian dari narasi besar tentang perbaikan birokrasi yang diinginkan pemerintahan Prabowo.
Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo dan diapresiasi Mahfud MD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan efektif, serta mengurangi pengaruh "orang luar" yang justru merusak sistem birokrasi yang sudah ada.
***
