Ia mengakui bahwa kadang kala birokrasi memang terkesan lelet, namun masalah tersebut seharusnya diperbaiki, bukan malah "ditutup" dengan keberadaan orang luar yang justru berpotensi merusak sistem.
"Dan Anda tahu banyak orang masuk penjara tuh karena orang luar," tambahnya, merujuk pada beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan staf khusus.
Mahfud mencontohkan kasus korupsi di Kementerian Agama (periode sebelumnya) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana staf khusus menjadi dalang di balik tindakan korupsi atas nama menteri.
Reshuffle sebagai Tanda Prabowo Dengar Aspirasi
Meskipun mencuat berbagai kasus yang menyeret nama para menteri, Mahfud MD justru memberikan apresiasi terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo.
Mahfud MD mengapresiasi reshuffle kabinet yang menurutnya menandakan Presiden Prabowo Subianto mulai mendengar aspirasi rakyat.
Ia menilai reshuffle kabinet merupakan tanda bahwa Presiden Prabowo mulai mendengar aspirasi masyarakat sipil.
"Reshuffle dilakukan usai evaluasi Presiden, dengan tujuan memperkuat kinerja kabinet dan merespons kebutuhan baru pemerintahan," kata Mahfud MD.
Pernyataan Mahfud MD ini seolah menjadi penegas bahwa reshuffle yang mencopot beberapa menteri termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie adalah langkah yang tepat dalam upaya membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik yang tidak diinginkan.
Kesimpulan
Kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim, Budi Arie, dan pencopotan Sri Mulyani memberikan gambaran tentang kompleksitas dinamika politik di Indonesia.
Analisis Mahfud MD tentang "orang luar" yang menjadi biang kerok korupsi menjadi kunci dalam memahami fenomena ini.
Nadiem Makarim yang berasal dari luar birokrasi dan tidak memahami seluk-beluk pemerintahan, Budi Arie yang terseret kasus judi online, serta Sri Mulyani yang diganti meski berintegritas, semuanya menjadi bagian dari narasi besar tentang perbaikan birokrasi yang diinginkan pemerintahan Prabowo.
Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo dan diapresiasi Mahfud MD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan efektif, serta mengurangi pengaruh "orang luar" yang justru merusak sistem birokrasi yang sudah ada.
***
