Namanya disebut dalam surat dakwaan kasus mafia akses judi online (judol) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025.
Jaksa mengungkap dugaan jatah 50% untuk Budi Arie Setiadi saat menjabat sebagai Menkominfo terkait kasus tersebut.
Dalam persidangan, ada empat terdakwa yaitu Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
Kasus ini bermula ketika Januari 2023, terdakwa Alwin Jabarti Kiemas berkenalan dengan Jonathan yang saat ini ditetapkan sebagai DPO.
Alwin yang merupakan Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama kemudian meminta pegawai Kemenkominfo Fakhri Dzulfiqar untuk menjaga website perjudian online agar tidak diblokir.
Budi Arie yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM ini akhirnya dicopot dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo.
Pencopotan ini dikaitkan dengan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak terkait kinerjanya.
Sri Mulyani: Sosok Berintegritas yang Harus Diganti
Yang paling mengejutkan publik adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan.
Sri Mulyani yang dikenal sebagai sosok berintegritas dan kompeten ini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi pencopotan ini, Mahfud MD memberikan pandangannya.
Ia menekankan bahwa integritas dan kompetensi Sri Mulyani tidak perlu diragukan, namun pergantian tetap merupakan hak prerogatif presiden.
"Ada pertimbangan tertentu seperti Sri Mulyani misalnya. Saya kira integritasnya oke tidak ada yang mempermasalahkan soal itu. Kompetensinya juga oke," kata Mahfud MD seperti dilansir Suara.com (9/9/2025).
Mahfud menilai pergantian Sri Mulyani lebih ke faktor regenerasi.
"Terlalu lama di satu tempat tidak bagus," ujarnya.
Pencopotan Sri Mulyani ini cukup mengejutkan publik dan bahkan disorot media asing sebagai "perubahan besar dalam tim ekonomi Presiden Prabowo".
Isu pengunduran diri Sri Mulyani muncul usai insiden rumahnya dijarah sejumlah massa pada akhir Agustus 2025.
Mahfud MD: Staf Khusus Jadi Biang Kerok
Mahfud MD dalam analisisnya menyoroti keberadaan staf khusus menteri yang seringkali menjadi masalah.
Menurutnya, banyak menteri terjerumus korupsi karena ulah staf khususnya yang melewati birokrasi yang sudah ada.
"Eselon 1, eselon 2, eselon 3 sampai ke bawah dilewati sehingga bekerjanya dengan ini kebijakannya langsung ke bawah. Kan gak bagus juga," tegas Mahfud.
