Namun sesuai aturan perpajakan, gaji ke-13 tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Yang perlu diketahui, PPh Pasal 21 tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Dengan demikian, nominal yang masuk ke rekening penerima adalah jumlah bersih (neto) sesuai hak komponen yang telah ditetapkan.
Jika Pencairan Belum Dilakukan pada Juni 2026
Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan keterlambatan teknis atau administratif di beberapa instansi.
PP Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa apabila gaji ke-13 belum dapat dibayarkan pada Juni, pembayaran dapat dilakukan setelah bulan Juni 2026.
Dengan kata lain, meskipun mengalami keterlambatan, hak penerima tetap akan dipenuhi secara penuh tanpa kehilangan nominal.
Harapan Pemerintah: Dongkrak Daya Beli dan Ekonomi
Pencairan gaji ke-13 tidak hanya menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdian aparatur negara, tetapi juga langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah berharap penyaluran gaji ke-13 ini mampu mendorong daya beli masyarakat dan memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor ritel dan UMKM pada kuartal kedua tahun 2026.
Imbauan untuk Penerima
Para penerima gaji ke-13 diimbau untuk:
-
Memantau informasi resmi dari instansi masing-masing atau kanal resmi PT Taspen dan PT Asabri
-
Tidak mudah percaya pada hoaks atau informasi tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan proses pencairan
-
Menjaga kerahasiaan data diri karena dana akan langsung ditransfer ke rekening terdaftar tanpa dipungut biaya tambahan apa pun
-
Melakukan autentikasi secara rutin bagi pensiunan melalui aplikasi Taspen Otentik agar proses pencairan berjalan lancar
