Jakarta, 12 Mei 2026 – Memasuki pertengahan Mei 2026, pencairan bantuan sosial (bansos) tahap kedua untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai berlangsung di berbagai daerah.
Masyarakat penerima manfaat kini bisa mengecek status penerimaan bansos secara mandiri hanya menggunakan ponsel dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan layanan digital yang memudahkan masyarakat untuk mengecek status kepesertaan, kelompok desil kesejahteraan, serta jadwal pencairan bansos.
Layanan ini dapat diakses kapan saja melalui situs resmi maupun aplikasi resmi Kemensos tanpa perlu datang ke kantor kelurahan.
Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 Mei 2026
Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap kedua mencakup periode April, Mei, dan Juni 2026.
Pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap melalui dua jalur, yaitu bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang belum memiliki akses layanan perbankan.
Berdasarkan informasi terkini, status SI (Standing Instruction) untuk bansos BPNT Tahap 2 telah diterbitkan di berbagai bank penyalur.
Masyarakat di sejumlah wilayah seperti Aceh melalui Bank BSI sudah melaporkan adanya saldo bansos yang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pencairan melalui Bank BNI juga mulai terpantau di wilayah Jawa Barat meliputi Bandung, Bekasi, Cirebon, Kuningan, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Bogor.
Pentingnya Status Desil untuk Penerima Bansos
Dalam sistem penyaluran bansos terbaru, status desil menjadi faktor utama penentu kelayakan penerima bansos.
Desil adalah sistem pengelompokan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dikelola melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil atau 10 kelompok yang masing-masing berisi sekitar 10 persen keluarga Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Desil 1 adalah kelompok dengan kesejahteraan terendah (10 persen terbawah), sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan kesejahteraan tertinggi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 HUK tahun 2026, pemerintah menetapkan aturan baru bahwa penerima PKH dan BPNT hanya diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penerima PBI-JK (BPJS gratis) masih dapat diterima oleh keluarga hingga desil 5. KPM yang terdata masuk ke dalam desil 5 secara otomatis tidak lagi berhak menerima bantuan PKH maupun BPNT pada tahun 2026.
Makna Desil 1 hingga Desil 4
Berikut penjelasan lengkap arti setiap kelompok desil dalam DTSEN menurut Kemensos:
- Desil 1: Kelompok sangat miskin (masuk 10 persen terbawah)
- Desil 2: Kelompok miskin
- Desil 3: Kelompok hampir miskin atau rentan ekonomi
- Desil 4: Kelompok rentan miskin
- Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
- Desil 6-10: Kelompok menengah hingga sangat kaya
Status desil ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi terkini keluarga.
Penentuan desil tidak hanya dihitung dari penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi rumah, pekerjaan, pendidikan, daya listrik, kepemilikan aset, dan jumlah tanggungan dalam keluarga.
Penambahan Ratusan Ribu Penerima Baru
Pada triwulan II/2026, pemerintah menambah 475.821 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru untuk bansos PKH dan BPNT.
Penambahan ini terjadi setelah proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh Kemensos bekerja sama dengan BPS.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa setiap triwulan pasti terjadi perubahan data penerima manfaat.
Saat ini, sudah ada lebih dari 70.000 Operator Data Desa yang terlibat dalam pembaruan data DTSEN untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
Besaran Bantuan PKH dan BPNT
Bansos PKH disalurkan per tiga bulan dengan rincian nominal sebagai berikut:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000
- Anak usia 0-6 tahun: Rp750.000
- Anak SD sederajat: Rp225.000
- Anak SMP sederajat: Rp375.000
- Anak SMA sederajat: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Sementara itu, BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 setiap tiga bulan.
Cicilan Panduan: Dua Cara Cek Desil dan Bansos via HP Pakai NIK KTP
1. Cek Desil via Website Resmi Kemensos
Cara ini paling cepat dan mudah karena tidak perlu registrasi akun.
Langkah-langkah:
- Buka browser di HP atau komputer
- Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP
- Ketik kode captcha yang muncul di layar (refresh jika kurang jelas)
- Klik tombol "Cari Data"
Sistem akan langsung menampilkan informasi lengkap, mulai dari nama penerima, kelompok desil, hingga status bantuan PKH dan BPNT yang diterima.
Jika tertulis angka desil 1, 2, 3, atau 4, maka keluarga tersebut berpeluang mendapatkan bansos.
Pastikan juga kolom bantuan menunjukkan keterangan "YA" untuk memastikan status sebagai penerima aktif.
2. Cek Desil via Aplikasi Cek Bansos
Aplikasi ini menyediakan fitur lebih lengkap, termasuk usul dan sanggah data, serta pemantauan berkala.
Langkah-langkah:
- Unduh aplikasi "Cek Bansos" di Play Store (Android) atau App Store (iOS)
- Buka aplikasi dan buat akun terlebih dahulu
- Lengkapi data yang diminta: NIK, nomor KK, nama lengkap, dan alamat domisili
- Unggah foto KTP dan foto selfie untuk verifikasi
- Tunggu verifikasi selesai, lalu login ke akun
- Pilih menu "Cek Bansos"
- Masukkan NIK KTP
- Klik "Cari Data" untuk melihat informasi status bansos, desil, dan periode penyaluran
Melalui aplikasi ini, masyarakat juga bisa melihat informasi pemeringkatan kesejahteraan yang lebih detail.
Untuk angka desil yang paling akurat, masyarakat dapat bertanya langsung kepada pendamping PKH atau petugas operator SIKS-NG di tingkat desa atau kelurahan, karena mereka memiliki akses data real-time.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Nama Tidak Terdaftar?
Apabila setelah melakukan pengecekan nama tidak muncul sebagai penerima bansos, ada beberapa kemungkinan penyebab berdasarkan sistem DTSEN:
- Naik kelas (audit lapangan): Kondisi ekonomi keluarga dinilai telah membaik sehingga angka desil naik di atas 4.
- Anomali data: Terjadi ketidaksinkronan data antara Dukcapil daerah dengan data pusat DTSEN.
- Siklus pembaruan: Nama masih dalam proses pemutakhiran data penerima.
- Kehilangan komponen PKH: KPM sudah tidak memiliki komponen bantuan di dalam keluarganya.
- Data anomali: Data rekening bank tidak sinkron dengan data DTKS terbaru.
Jika data dianggap tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui desa, kelurahan, Dinas Sosial setempat, atau melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata.
Desil Dapat Berubah, Warga Diimbau Rutin Cek
Kemensos mengingatkan bahwa status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi terbaru keluarga di lapangan.
Masyarakat diimbau untuk rutin mengecek status bansos dan kelompok desil secara berkala, terutama menjelang setiap periode pencairan.
Desil dihitung secara periodik oleh BPS berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi.
Jika terjadi perubahan status desil, masyarakat yang berada di desil 6 ke atas tidak perlu khawatir—warga yang mengalami penurunan peringkat kesejahteraan (misalnya dari desil 6 menjadi desil 2) dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan melalui perangkat desa atau dinas sosial.
Pemerintah terus berkomitmen menyalurkan bansos secara tepat sasaran.
Dengan adanya layanan pengecekan mandiri ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memantau hak mereka atas bantuan sosial dari negara.
Kesimpulan
Pengecekan desil bansos 2026 untuk PKH dan BPNT di bulan Mei dapat dilakukan dengan mudah hanya menggunakan ponsel dan NIK KTP melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah menetapkan bahwa prioritas penerima bansos adalah masyarakat dengan desil 1 hingga desil 4. Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status kepesertaan masing-masing menjelang pencairan bansos tahap kedua yang sedang berlangsung pada Mei 2026 ini.
