Jangan Salah Sebut! Ini Perbedaan Kepala Desa dan Lurah

Aturan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala desa melalui Pilkades berikutnya .

Lurah: Tidak Ada Masa Jabatan Tertentu

Masa jabatan lurah tidak ditentukan dalam periode tertentu seperti kepala desa .

Jabatan lurah mengikuti kebijakan pemerintah daerah dan sistem mutasi ASN.

Seorang lurah bisa dipindahkan, diganti, atau dipromosikan sesuai kebutuhan birokrasi pemerintahan sewaktu-waktu .

4. Kewenangan dan Otonomi

Kepala Desa: Otonomi Luas

Desa memiliki kewenangan otonomi berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat .

Oleh karena itu, Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup luas, antara lain :

• Mengelola pemerintahan desa

• Melaksanakan pembangunan desa

• Mengelola Dana Desa dan APBDes (secara mandiri)

• Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama BPD

• Memberdayakan masyarakat desa

Lurah: Kewenangan Terbatas (Administratif)

Kelurahan bersifat administratif dan tidak memiliki otonomi .

Lurah hanya menjalankan kebijakan pemerintah daerah dengan tugas utama meliputi :

• Pelayanan administrasi kependudukan

• Pelaksanaan program pemerintah daerah

• Koordinasi kegiatan pemerintahan di kelurahan

• Pembinaan ketertiban dan pelayanan masyarakat

Lurah tidak mengelola anggaran secara mandiri seperti kepala desa .

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa: Bertanggung Jawab kepada Masyarakat & BPD

Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepada Bupati/Wali Kota .

BPD berfungsi sebagai lembaga pengawas kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran desa .

Lurah: Bertanggung Jawab kepada Camat

Lurah bertanggung jawab secara struktural kepada Camat sebagai atasan langsung dalam struktur pemerintahan daerah .

Kelurahan tidak memiliki lembaga pengawas seperti BPD karena merupakan bagian administratif pemerintah daerah .

6. Sumber Penghasilan

Kepala Desa: APBDes dan Tanah Bengkok

Penghasilan kepala desa berasal dari APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) .

Selain itu, di beberapa daerah kepala desa juga mendapatkan penghasilan tambahan berupa tanah bengkok (tanah garapan) atau tunjangan lainnya sesuai aturan daerah .

Lurah: APBD (Gaji ASN)

Penghasilan lurah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai ketentuan gaji ASN berdasarkan golongan dan jabatan .

7. Lembaga Pendamping/Pengawas

Desa memiliki BPD sebagai kontrol pemerintah desa dalam menggunakan anggaran, sementara kelurahan tidak memiliki BPD karena pengelolaan anggarannya lebih dikendalikan oleh pemerintah daerah .

Tabel Ringkasan Perbedaan Kepala Desa dan Lurah

Persamaan Kepala Desa dan Lurah