Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta: Dampak Pahit Pemotongan Dana Desa
Penurunan honor kader di Kulon Progo hingga 65% (dari Rp75.000 menjadi Rp26.000) merupakan pukulan telak bagi semangat mereka.
Penyebab utamanya adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas Dana Desa (DD) secara drastis.
Ketua DPRD Kulon Progo menyoroti bahwa penurunan ini membuat beberapa program strategis kalurahan batal dan membutuhkan efisiensi ekstra.
Penurunan DD ini juga berdampak pada tenaga pendidik PAUD yang honornya turun drastis.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat kader adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Kota Bontang, Kalimantan Timur: Insentif Tertinggi, Kinerja Tertinggi
Berbeda dengan Kulon Progo, Kota Bontang justru memberikan insentif tertinggi nasional, yaitu Rp1.000.000 per bulan.
Kenaikan ini diberikan seiring dengan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang membawa konsekuensi pada bertambahnya beban tugas kader Posyandu, mulai dari perluasan sasaran seluruh siklus hidup, kewajiban kunjungan rumah, hingga peningkatan pencatatan dan pelaporan.
Wali Kota Bontang menekankan pentingnya peran kader dalam menyediakan data kesehatan yang valid dan terintegrasi, yang menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan kesehatan di daerah.
Kota Batam, Kepulauan Riau: Peningkatan di Tengah Efisiensi
Di tengah kebijakan efisiensi belanja pegawai sesuai kebijakan nasional, Pemerintah Kota Batam justru memutuskan untuk meningkatkan insentif kader Posyandu dan Kelurahan Siaga dari Rp400.000 menjadi Rp500.000 per bulan.
Wali Kota Batam menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi, untuk kepentingan masyarakat mereka justru menyepakati peningkatan bantuan.
Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur: Naik Bertahap Meski Dana Daerah Berkurang
Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan komitmen dengan menaikkan insentif kader posyandu dari Rp500.000 per tahun menjadi Rp600.000 per tahun pada tahun anggaran 2026.
Kenaikan ini dilakukan meskipun dana transfer pusat ke daerah berkurang Rp104 miliar.
Bupati Situbondo menegaskan bahwa kesejahteraan kader tetap menjadi prioritas.
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau: Pembayaran Dua Bulan Sekaligus
Pemerintah Kota Tanjungpinang menyiapkan anggaran Rp2,6 miliar untuk honorarium kader posyandu.
Mereka membayarkan honor untuk dua bulan sekaligus, yaitu Januari dan Februari 2026, dengan masing-masing kader menerima Rp600.000 atau Rp300.000 per bulan.
Kekhawatiran dari Para Kader
Di beberapa daerah, seperti Kota Serang, para kader menyuarakan kekecewaan mereka karena honor yang diterima dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin berat.
Mereka membandingkan honor mereka (Rp150.000/bulan) dengan honor RT (Rp300.000/bulan), yang setara dengan setengahnya.
Wali Kota Serang mengakui keinginan untuk menaikkan tetapi terbentur kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
⚖️ Perbandingan Gaji Kader Posyandu dengan Ketua RT dan Perangkat Desa Lainnya
Agar lebih mudah membandingkan, berikut adalah perbandingan honor kader Posyandu di beberapa daerah dengan jabatan perangkat desa lainnya:
-
Kepala Dusun (Seluruh Indonesia, Standar Minimal Nasional): Rp2.622.200 - Rp2.800.000 per bulan.
-
Ketua RT (Jakarta): Rp4.000.000 - Rp5.000.000 per bulan.
-
Kader Posyandu (Kulon Progo): Rp26.000 per bulan.
-
Kader Posyandu (Rata-rata Nasional): Rp150.000 - Rp250.000 per bulan.
