JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan DPR RI melalui Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung secara resmi menyatakan tidak akan ada kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kondisi fiskal negara yang tidak longgar dan potensi timbulnya kecemburuan sosial di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Alasan Utama Tidak Ada Kenaikan Gaji PNS 2026
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi II DPR, menjelaskan bahwa menaikkan gaji PNS saat ini tidak mudah karena beberapa pertimbangan krusial.
"Jangan sampai misalnya di tengah masyarakat kita secara umum itu masih kesulitan secara ekonomi, tetapi ada kelompok lain yang naik gajinya, kan itu jadi persoalan," kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut Doli, ada tiga hal utama yang menjadi pertimbangan dalam keputusan ini.
Pertama, kondisi fiskal negara yang tidak longgar.
"Di tengah juga, kondisi fiskal kita juga tidak longgar, tidak lapang," tambahnya.
Kedua, pemerintah dan DPR masih mempertanyakan apakah gaji PNS memang sudah mendesak untuk dinaikkan.
Ketiga, ada aspek kinerja yang menjadi pertimbangan, terkait dengan kebijakan work from anywhere (WFA) yang masih menjadi perdebatan.
"Kan itu paradoks, disuruh kerja di tempat di mana saja yang belum clear, tapi disuruh menaikkan gaji di tengah masyarakat yang situasinya ekonominya tidak begitu baik," tutur Doli seperti dikutip dari Kompas.com.
Fiscal Space untuk Program Prioritas
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan dari sisi fiskal.
Dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026.
"Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional," tegas Sri Mulyani seperti dikutip CNBC Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, ruang fiskal dalam APBN tahun depan sudah banyak terserap untuk program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Total belanja direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun dengan penerimaan negara ditarget sebesar Rp3.147 triliun sehingga defisit APBN mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Delapan Agenda Prioritas Nasional
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan delapan agenda prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2026.
Delapan agenda tersebut meliputi:
1. Ketahanan pangan 2. Ketahanan energi 3. Makan bergizi gratis 4. Program pendidikan 5. Program kesehatan 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM 7. Pertahanan Semesta 8. Akselerasi investasi
Untuk mendukung delapan agenda prioritas ini, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan.
Misalnya, untuk ketahanan pangan dianggarkan Rp164,4 triliun, sementara untuk pendidikan sebesar Rp757 triliun.
Harapan untuk Kesejahteraan PNS
Meskipun tidak ada kenaikan gaji, baik DPR maupun pemerintah menyatakan tetap berharap kesejahteraan PNS dan tenaga honorer dapat meningkat.
Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, terutama kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.
"Kami pun berharap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal ini PNS dan honorer meningkat.
Namun, peningkatan gaji tidak mudah karena harus mempertimbangkan banyak hal," kata Doli seperti dikutip dari Tempo.co.
Keputusan tidak adanya kenaikan gaji PNS ini menjadi perhatian luas mengingat sebelumnya banyak pihak yang mengantisipasi akan ada penyesuaian gaji ASN termasuk PNS dalam pidato Presiden Prabowo pada sidang tahunan MPR.
Namun, dengan pertimbangan fiskal dan situasi ekonomi yang masih rentan, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan program-program strategis yang memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
***
