Jakarta – Kabar baik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah secara resmi menjadwalkan pencairan gaji ke-13 PNS 2026 paling cepat pada bulan Juni.
Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.
PP ini menjadi dasar hukum yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan.
Kebijakan tahunan ini dinilai krusial untuk membantu kebutuhan finansial pegawai di pertengahan tahun, terutama untuk biaya pendidikan menyusul dimulainya tahun ajaran baru.
Kapan Gaji ke-13 PNS 2026 Cair?
Jadwal pencairan gaji ke-13 PNS 2026 telah diatur secara jelas dalam PP Nomor 9 Tahun 2026.
Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan:
“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.”
Sebagai antisipasi, pemerintah juga memberikan kelonggaran waktu.
Ayat (2) pada pasal yang sama menyebutkan bahwa jika belum dapat dibayarkan pada Juni, pencairan dapat dilakukan setelah bulan tersebut.
Meski tanggal pasti penyaluran belum diumumkan, mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, penyaluran gaji ke-13 biasanya dimulai pada awal Juni.
Pada tahun 2025, misalnya, pemerintah mulai mencairkan dana tersebut pada 2 Juni.
Siapa Saja Penerima Gaji ke-13 2026?
Pemberian gaji ke-13 2026 ditujukan tidak hanya untuk PNS.
PP Nomor 9 Tahun 2026 menetapkan daftar penerima yang cukup luas, meliputi:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS (CPNS).
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- Pejabat negara (Presiden, Wakil Presiden, pimpinan DPR/MPR, menteri, kepala daerah, hakim, dll.).
- Pensiunan dan penerima pensiun.
- Penerima tunjangan.
Untuk PPPK, aturan khusus diterapkan.
Bagi yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besaran gaji ke-13 dihitung secara proporsional sesuai lama masa kerja.
Sementara itu, CPNS yang menggunakan APBN mendapatkan porsi 80 persen dari gaji pokok PNS.
Komponen Gaji Ke-13 yang Diterima
Besarannya tidak hanya gaji pokok.
Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 2026 menguraikan bahwa komponen yang diterima mencakup berbagai unsur pendapatan:
- Gaji pokok.
- Tunjangan keluarga (istri/suami 10% dan anak 2% dari gaji pokok).
- Tunjangan pangan.
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- Tunjangan kinerja.
Khusus untuk ASN Daerah yang dananya berasal dari APBD, tunjangan kinerja (Tukin) digantikan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan besaran maksimal 1 bulan, bergantung pada kemampuan fiskal daerah masing-masing.
Satu hal yang perlu digarisbawahi, Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 2026 menegaskan bahwa gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran wajib.
Iuran pensiun, tabungan hari tua, atau potongan lain sesuai peraturan perundang-undangan tidak akan memangkas nominal yang diterima.
Besaran Gaji ke-13 Berdasarkan Jabatan
Merujuk pada peraturan yang sama, besaran gaji ke-13 disesuaikan dengan pangkat, jabatan, dan kelas jabatan masing-masing penerima berdasarkan komponen penghasilan bulan Mei 2026.
Berikut perkiraan nominal untuk pejabat dan jenjang pendidikan tertentu:
- Pimpinan Lembaga Nonstruktural (Ketua/Kepala): Rp 31.474.800
- Wakil Ketua Lembaga Nonstruktural: Rp 29.665.400
- Sekretaris Lembaga Nonstruktural: Rp 28.104.300
- Pejabat Eselon I: Hingga Rp 24.800.000
- Pejabat Eselon II: Hingga Rp 19.500.000
- Pejabat Eselon III: Hingga Rp 13.800.000
- Pejabat Eselon IV: Hingga Rp 10.600.000
- Lulusan S2/S3: Hingga Rp 9.000.000
- Lulusan S1/D-IV: Kisaran Rp 6.500.000 hingga Rp 7.800.000
- Lulusan SMA/D-I: Kisaran Rp 4.900.000 hingga Rp 5.800.000
- Pendidikan Dasar: Mulai Rp 4.200.000
Besaran di atas bersifat estimasi berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan.
Untuk kepastian nominal yang akan masuk ke rekening, ASN diimbau untuk memantau resmi yang dikeluarkan instansi masing-masing.
Prospek Kebijakan
Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya bertujuan memberikan penghargaan atas dedikasi pelayan publik, tetapi juga menggunakannya sebagai stimulus untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga dan perekonomian nasional.
