Pemerintah terus melakukan pengetatan anggaran di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil.
Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS serta meningkatnya harga energi dunia membuat beban subsidi energi melonjak signifikan.
Situasi ini memaksa pemerintah meninjau ulang sejumlah pos belanja, termasuk skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan PNS.
Menkeu: Skema Gaji ke-13 Masih Dipelajari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum dapat memastikan apakah gaji ke-13 akan mengalami penyesuaian atau efisiensi.“Masih dipelajari (efisiensi gaji ke-13 ASN),” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/4/2026).Ia menambahkan bahwa keputusan final belum dapat disampaikan dan publik diminta menunggu hasil kajian lebih lanjut.
“Masih dipelajari, nanti ditunggu,” tambahnya.Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan ASN dan pensiunan, mengingat gaji ke-13 selama ini menjadi salah satu dukungan finansial penting menjelang tahun ajaran baru.
Regulasi Pencairan Sebenarnya Sudah Terbit
Meski keputusan efisiensi belum final, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan regulasi teknis terkait pencairan gaji ke-13 tahun 2026.Dua aturan utama tersebut adalah: - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 Mengatur petunjuk teknis pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 Menjadi dasar hukum pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan.
Dalam regulasi tersebut, gaji ke-13 dijadwalkan cair pada Juni 2026, mengikuti pola pencairan tahun-tahun sebelumnya.
Siapa Saja Penerima Gaji ke-13?
Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2026, penerima gaji ke-13 meliputi: - Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Prajurit TNI - Anggota Polri - Pejabat negara - Pensiunan PNS dan penerima pensiun lainnyaKomponen Gaji ke-13 Tahun 2026
Komponen yang dibayarkan dalam gaji ke-13 mencakup: - Gaji pokok - Tunjangan melekat (tunjangan keluarga, jabatan, dan lainnya sesuai ketentuan) - Tunjangan kinerja, mengikuti kebijakan masing-masing instansi Komponen ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kecuali jika pemerintah memutuskan adanya efisiensi atau penyesuaian tertentu.Tekanan Fiskal Jadi Pertimbangan Utama
Pemerintah saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan terkait gaji ke-13 antara lain:
1. Pelemahan Rupiah
Nilai tukar Rupiah yang melemah hingga menyentuh Rp17.000 per dolar AS menambah beban APBN, terutama untuk pembayaran impor energi.2. Lonjakan Harga Minyak Dunia
Harga minyak global yang bergejolak membuat subsidi energi membengkak.Pemerintah harus menambah alokasi anggaran untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik agar tidak membebani masyarakat.
3. Efisiensi Belanja Negara
Sejumlah opsi penghematan sedang dibahas, termasuk kemungkinan penyesuaian insentif ASN.Namun, belum ada keputusan final apakah gaji ke-13 akan terdampak.
Airlangga Hartarto: Gaji ke-13 Tetap Cair Juni 2026
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa gaji ke-13 tetap akan dibayarkan pada Juni 2026 sesuai regulasi yang berlaku.Pernyataan ini memberikan sedikit kepastian bagi ASN dan pensiunan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Keuangan setelah kajian efisiensi selesai.
Apakah Gaji ke-13 2026 Akan Dipotong?
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai: - Pemotongan komponen gaji ke-13 - Penundaan pencairan - Penghapusan tunjangan tertentu Pemerintah menegaskan bahwa seluruh opsi masih dalam tahap pembahasan.Dengan kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara menjaga daya beli ASN dan pensiunan serta menahan defisit anggaran.
Gaji ke-13 tahun 2026 masih dijadwalkan cair pada Juni sesuai regulasi, namun potensi efisiensi tetap terbuka.
Keputusan final akan diumumkan setelah kajian Kementerian Keuangan selesai.
***
