JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) kembali memasuki periode penyaluran ketiga tahun 2025.
Berdasarkan laporan terbaru dari sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako kini sudah menunjukkan status terbaru "sedang dalam proses cek rekening".
Kondisi ini menandakan bahwa bantuan pangan lebih dulu bergerak dibandingkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih menunggu tahapan berikutnya.
Selain perkembangan BPNT, Kementerian Sosial juga mengumumkan adanya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbaru.
Pembagian kartu dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), disertai buku tabungan yang berfungsi sebagai rekening resmi penyaluran bansos.
Program ini menyasar total 111 kabupaten dan kota di Indonesia, dan saat ini tengah berjalan secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
BPNT Lebih Dulu Masuk Proses Cek Rekening
Berdasarkan pantauan di sistem SIKS-NG per 22 Agustus 2025, program BPNT atau Sembako telah menunjukkan status "sedang dalam proses cek rekening".
Artinya, tahap ini sudah lebih maju dibandingkan program PKH yang masih menunggu proses berikutnya.
"Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kedua jenis bantuan sosial ini telah resmi memasuki proses pencairan tahap ketiga, sehingga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah hanya perlu menunggu distribusi dana masuk ke rekening masing-masing," demikian informasi yang disampaikan melalui saluran resmi Kementerian Sosial.
Penyaluran bansos tahap ketiga ini mencakup alokasi selama tiga bulan sekaligus, yaitu untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2025.
Dengan perkembangan ini, para keluarga penerima manfaat di berbagai daerah tinggal menantikan pencairan dana yang akan masuk ke rekening masing-masing.
111 Kabupaten/Kota Terima KKS Baru Bank BNI
Melalui surat edaran resmi yang diturunkan pada tanggal 20 Agustus 2025, para pendamping di seluruh Indonesia telah diberitahu mengenai teknis pembagian KKS baru yang dilakukan secara bertahap.
KKS baru ini dilengkapi dengan buku tabungan dari Bank BNI, yang nantinya akan digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima bansos.
Berikut wilayah-wilayah yang masuk dalam jadwal distribusi KKS baru Bank BNI:
1. Provinsi Bali – Penyaluran KKS baru dilaksanakan di beberapa daerah, mencakup wilayah sekitar Kabupaten Badung hingga menjangkau Kabupaten Tabanan.
2. Provinsi Banten – Proses distribusi mencakup beberapa kota, dari Serang hingga wilayah Tangerang Selatan.
3. Provinsi DI Yogyakarta – Penyaluran dilakukan di seluruh daerah, mulai Kabupaten Bantul hingga Kota Yogyakarta.
4. Provinsi DKI Jakarta – Mencakup wilayah Jakarta Barat sampai Jakarta Utara.
5. Provinsi Jambi – Kota Sungai Penuh dengan sekitar 18 KPM yang akan menerima KKS Bank BNI.
6. Provinsi Jawa Barat – Dari Kabupaten Bandung sampai Kota Cimahi, serta Kota Cirebon.
7. Provinsi Jawa Tengah – Dari Kabupaten Boyolali sampai Kota Surakarta.
8. Provinsi Jawa Timur – Dari Kabupaten Banyuwangi sampai Kabupaten Mojokerto, serta Kota Surabaya.
9. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara – Beberapa kabupaten/kota di wilayah ini.
10.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – Beberapa kabupaten/kota di wilayah ini.
11.
Provinsi Sulawesi dan Riau – Beberapa kabupaten/kota di wilayah ini.
12.
Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya – Beberapa kabupaten/kota di wilayah ini.
13.
Provinsi Sumatera Utara – Kota Binjai.
SIKS-NG: Sistem Penyaluran Bansos Terintegrasi
SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) merupakan sistem pengelolaan data terpadu untuk penyaluran bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
Sistem ini mengelola data mikro/detil status sosial ekonomi rumah tangga, keluarga, dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos/subsidi.
"Pemutakhiran data secara periodik oleh Dinsos kabupaten/kota melalui SIKS-NG menjadikan bansos/subsidi yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," demikian dijelaskan dalam situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
SIKS-NG berisikan 27 juta rumah tangga miskin/rentan, terdiri dari 28,8 juta keluarga dan 98,2 juta jiwa.
Dalam sistem ini terdapat 96,8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), 10 juta peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan 15,5 juta keluarga program Bantuan Sosial Pangan (BSP).
Proses Distribusi KKS Dilakukan Secara Bertahap
Kementerian Sosial menegaskan bahwa proses pendistribusian kartu KKS ini dilakukan secara bertahap.
Masyarakat yang belum menerima surat undangan diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut dari para petugas yang ada di desa atau para pendamping sosial.
"Insyaallah nanti pasti akan dibagikan surat undangan untuk pembuatan kartu KKS dan buku tabungan yang dikeluarkan dari Bank BNI.
Tentunya ini dilakukan secara bertahap belum secara menyeluruh," jelas keterangan dari Kementerian Sosial.
Bagi masyarakat yang belum mendapatkan surat undangan, diharapkan untuk bersabar karena kemungkinan masih ada jadwal distribusi berikutnya.
Saat pengambilan KKS, penerima wajib membawa identitas diri lengkap sesuai dengan yang terdaftar dalam sistem.
***
