Kondisi ini menempatkan pensiunan pada posisi rentan.
Jika terjadi guncangan ekonomi atau perubahan kebijakan fiskal yang drastis, keamanan dana pensiun bisa terancam.
Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara tetangga yang telah memiliki lembaga dana pensiun independen dan mampu mengelola dana secara mandiri tanpa membebani kas negara secara langsung.
Skema 'Fully Funded': Harapan Baru atau Risiko Baru?
Pemerintah tengah mengkaji perubahan fundamental melalui skema Fully Funded.
Dalam skema ini, pembayaran pensiun akan ditanggung bersama (patungan) antara ASN dan pemerintah dengan akumulasi dana yang dipupuk sejak awal masa kerja.
Penerapan skema ini diprediksi akan mengubah lanskap kesejahteraan pensiunan secara signifikan:
-
Peningkatan Manfaat: Pensiunan eselon tertentu berpotensi menerima tunjangan bulanan yang lebih besar.
-
Pencairan Sekaligus: Terdapat opsi pencairan dana di awal dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah bagi posisi tertentu.
Namun, skema ini membawa tantangan tersendiri.
Apakah setiap pensiunan memiliki literasi keuangan yang cukup untuk mengelola dana miliaran rupiah sekaligus?
Risiko salah kelola atau perencanaan keuangan yang buruk di masa tua menjadi kekhawatiran yang hingga kini masih digodok oleh pemerintah.
RUU Dana Pensiun dan Perluasan ke Sektor Informal
Pemerintah menyadari bahwa industri dana pensiun di Indonesia masih tertinggal.
Perbankan mendominasi 78% aset sektor finansial, sementara dana pensiun hanya berkontribusi 2,5%.
Untuk membenahi ini, RUU Dana Pensiun telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Tujuan dari regulasi baru ini antara lain:
1. Memperkuat Tata Kelola:
