Bungko News – JAKARTA – Keamanan finansial di masa tua bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri kini tengah menjadi sorotan tajam.
Di balik rutinitas potongan iuran pensiun setiap bulan, tersimpan tantangan besar yang mengancam keberlanjutan dana masa depan bagi jutaan abdi negara dan keluarganya.
Bayang-bayang Liabilitas di Balik Iuran Bulanan
Setiap bulan, gaji ASN dipotong sebesar 4,75% dari total pendapatan (gaji pokok plus tunjangan keluarga).
Secara teori, iuran ini menjamin tunjangan hari tua bagi pensiunan, pasangan, hingga dua orang anak dengan syarat tertentu—yakni belum menikah, belum bekerja, dan maksimal berusia 25 tahun.
Namun, data terbaru dari PT Taspen menunjukkan adanya ketimpangan yang mengkhawatirkan.
Meskipun mencatat total premi sekitar Rp7 triliun hingga Rp9,7 triliun, beban klaim dan manfaat yang harus dibayarkan mencapai Rp1,4 triliun secara periodik.
Jika dihitung dengan liabilitas (kewajiban) masa depan, nilainya membengkak hingga Rp17,7 triliun.
Selisih yang terus melebar ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah investasi yang dilakukan pengelola dana selama ini cukup kuat?
Saat ini, PT Taspen banyak menempatkan dana pada instrumen jangka pendek seperti obligasi dan sukuk dengan imbal hasil yang relatif rendah, yang dinilai kurang optimal untuk menutup kewajiban jangka panjang.
Ketergantungan Akut pada APBN
Sistem pensiun Indonesia saat ini masih menggunakan skema Pay-As-You-Go.
Artinya, pembayaran manfaat pensiun setiap tahunnya bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan jumlah pensiunan mencapai 3,1 juta orang dan anggaran yang terserap mencapai Rp10 triliun per tahun, beban negara kian berat.
