Salah satu inovasi dalam penyaluran bansos tahap 4 tahun 2025 adalah kerjasama antara Kemensos dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis profil rekening penerima bansos.
Dari sekitar 10 juta rekening yang diajukan Kemensos untuk dianalisis, PPATK menemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online.
"Kami menemukan lebih dari 78.000 penerima bansos di semester I tahun 2025 ini masih aktif bermain judi online," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Lebih mengejutkan lagi, PPATK juga menemukan penerima bansos yang mengaku sebagai anggota DPRD, anggota DPR, anggota TNI, Polri, dokter, dan pegawai BUMN.
Dari satu bank yang ditelusuri, ditemukan 27.932 penerima berstatus pegawai BUMN, 7.479 penerima berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 penerima dari kalangan eksekutif atau manajerial.
"Banyak status-status yang menurut kami perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos, apakah mereka masih layak menerima bansos atau tidak," kata Ivan.
Kerugian Negara Capai Rp17 Triliun
Berdasarkan hasil pemutakhiran data DTSEN oleh BPS, sebanyak 45 persen bansos PKH dan sembako tidak tepat sasaran.
Kondisi ini mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp14-17 triliun.
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat 616.367 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan 1.286.066 KPM BPNT yang dinyatakan tidak layak menerima bansos.
"Tidak sedikit penerima bansos justru berasal dari kalangan yang sudah sejahtera, sementara keluarga miskin yang seharusnya berhak masih ada yang terlewat," tulis BPS dalam laporannya.
