Bungko News – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan para guru.
Menurutnya, perbaikan penghasilan tenaga pendidik merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan publik dan memberantas praktik korupsi.
“Gaji-gaji guru harus diperbaiki,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Ia juga menyampaikan hal serupa untuk hakim serta tenaga kesehatan.
Pendidikan Negeri Ditargetkan Gratis
Selain membahas kesejahteraan guru, Prabowo menyatakan pemerintah akan segera membahas kebijakan pendidikan negeri tanpa biaya.
Ia mengatakan akan menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas realisasi pendidikan gratis pada sekolah dan perguruan tinggi negeri.
“Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Prabowo.
Dengan pernyataan tersebut, cakupan pendidikan gratis yang ingin diperjuangkan pemerintah tidak hanya berhenti pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mencakup universitas negeri.
Prabowo sebelumnya juga telah menyampaikan komitmen serupa dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.
Pemerintah menyatakan akan memperjuangkan agar anak-anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri tanpa pungutan biaya.
Pemerintah Bicara Soal Sumber Anggaran
Dalam pidatonya, Prabowo juga menanggapi pertanyaan mengenai sumber dana untuk membiayai pendidikan gratis.
Ia menyebut uang negara yang selama ini hilang akibat korupsi harus dikembalikan dan dapat menjadi bagian dari sumber pembiayaan program pemerintah.
“Dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai arah kebijakan dan komitmen yang disampaikan Presiden.
Mekanisme anggaran, besaran kebutuhan dana, serta tata cara pelaksanaan pendidikan gratis secara menyeluruh masih perlu dituangkan dalam kebijakan pemerintah dan pembahasan anggaran.
Kesejahteraan Guru Sudah Mengalami Penyesuaian
Komitmen peningkatan kesejahteraan guru sebenarnya telah dijalankan pemerintah melalui sejumlah kebijakan sebelumnya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan pada Juni 2026 bahwa tunjangan bagi guru non-ASN telah dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.
Pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran tunjangan agar diberikan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Selain tunjangan, pemerintah menjalankan program peningkatan kualifikasi guru melalui beasiswa.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki pendidikan D4 atau S1.
Program tersebut kemudian direncanakan berlanjut pada 2026 dengan sasaran hingga 150.000 guru.
Renovasi Sekolah Juga Menjadi Prioritas
Persoalan pendidikan yang disoroti Prabowo bukan hanya menyangkut biaya sekolah dan kesejahteraan guru, tetapi juga kondisi fisik satuan pendidikan.
Pemerintah menargetkan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan paling lambat pada 2029.
Program tersebut dipercepat pada 2027 dan 2028 agar tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas dengan atap bocor, dinding rusak, toilet tidak layak, maupun bangunan yang membahayakan.
Pemerintah juga menargetkan perluasan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau layar pintar di ruang kelas.
Target yang disampaikan adalah setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP pada akhir 2026.
Teknologi tersebut diharapkan dapat memperluas akses siswa terhadap materi pembelajaran dan guru dari berbagai wilayah.
Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi Negeri
Jika rencana tersebut direalisasikan, kebijakan pendidikan gratis yang disampaikan Prabowo akan mencakup beberapa jenjang, yakni:
- SD negeri
- SMP negeri
- SMA negeri
- Universitas negeri
Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
Dalam pidato sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia dan pemerintah harus memperjuangkan akses pendidikan gratis di sekolah negeri.
Tantangan Implementasi
Meski Presiden telah menyampaikan target tersebut, pelaksanaannya tetap membutuhkan sejumlah tahapan.
Pemerintah perlu menentukan skema pembiayaan, cakupan pungutan yang akan dihapus, mekanisme penyaluran anggaran, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk perguruan tinggi negeri, penerapan kebijakan juga perlu memperhitungkan sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang berlaku saat ini serta mekanisme bantuan bagi mahasiswa.
Karena itu, pernyataan Prabowo mengenai pendidikan gratis saat ini merupakan komitmen dan arah kebijakan pemerintah yang masih perlu diterjemahkan melalui keputusan dan regulasi teknis.
Fokus pada Guru dan Infrastruktur Pendidikan
Di sisi lain, pemerintah secara bersamaan menjalankan agenda peningkatan kesejahteraan guru, renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan perluasan akses pendidikan.
Dengan demikian, pernyataan terbaru Prabowo mengenai perbaikan gaji guru dan pendidikan gratis menjadi bagian dari agenda yang lebih luas untuk membenahi sektor pendidikan, mulai dari kesejahteraan tenaga pendidik, fasilitas sekolah hingga biaya pendidikan.
