Bungko News – Pemerintah Papua Nugini (PNG) tengah menyiapkan peningkatan kesejahteraan guru melalui rencana kenaikan gaji yang secara keseluruhan dapat mencapai 30 persen dalam tiga tahun ke depan.
Informasi tersebut disampaikan Presiden Papua New Guinea Teachers’ Association (PNGTA), Aita Sanangkepe, dalam pertemuan khusus National Management Committee (NMC) yang dihadiri perwakilan dari empat wilayah di Papua Nugini.
Sanangkepe mengatakan proses negosiasi antara asosiasi guru dan pihak berwenang telah mengalami kemajuan signifikan.
Menurutnya, Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement/MOA) telah ditandatangani dan kini menunggu penyelesaian sejumlah proses administrasi sebelum dapat diimplementasikan.
Kenaikan gaji berlangsung selama tiga tahun
Rencana tersebut menjadi perhatian penting bagi para guru di Papua Nugini karena kenaikan yang dibicarakan mencapai 30 persen selama periode tiga tahun.
Namun, angka tersebut perlu dibedakan dari kenaikan gaji umum pegawai negeri Papua Nugini.
Pada 2026, pemerintah memang telah menerapkan kenaikan gaji umum sebesar 3 persen per tahun untuk periode 2026-2028 berdasarkan kesepakatan antara Department of Personnel Management dan Public Employees Association.
Sementara itu, rencana peningkatan remunerasi guru yang disampaikan PNGTA merupakan bagian dari pembahasan khusus mengenai gaji dan kondisi kerja tenaga pendidik.
Dengan demikian, angka 30 persen yang disebut PNGTA tidak serta-merta berarti seluruh guru langsung menerima tambahan 30 persen dalam satu kali pembayaran.
Implementasinya masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan ketentuan pelaksanaan.
Guru diproyeksikan menjadi salah satu ASN dengan gaji tertinggi
Kebijakan peningkatan kesejahteraan guru juga sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.
Pada 31 Mei 2026, Marape menyatakan bahwa guru harus menjadi salah satu kelompok pegawai negeri dengan tingkat penghasilan tertinggi di negara tersebut.
Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung kualitas pendidikan.
Komitmen tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi pendidikan Papua Nugini yang lebih luas.
Pemerintah PNG pada Februari 2026 mengumumkan program reformasi pendidikan nasional yang mencakup periode 2026 hingga 2035, dengan nilai investasi lebih dari K11 miliar.
Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan, pengembangan guru, reformasi kurikulum, serta peningkatan kualitas sistem pendidikan.
Anggaran pendidikan PNG ikut diperkuat
Dukungan terhadap sektor pendidikan juga terlihat dalam Anggaran Nasional PNG 2026.
Pemerintah mengalokasikan sekitar K4,935 miliar untuk sektor pendidikan.
Anggaran tersebut meningkat 11,3 persen dan mencakup tambahan sekitar K251 juta untuk gaji guru.
Selain itu, pemerintah menyediakan tambahan dana untuk subsidi biaya sekolah serta dukungan bagi program pendidikan lainnya.
Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai kesejahteraan guru ditempatkan dalam kerangka reformasi pendidikan yang lebih luas.
Pemerintah juga berencana meningkatkan perekrutan guru, termasuk lulusan baru serta tenaga dengan keahlian khusus di bidang matematika, sains, kimia, biologi, geografi, sejarah, teknik, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan pendidikan vokasi.
Masih menunggu proses administrasi
Meski telah ada kemajuan dalam negosiasi, kenaikan gaji tersebut belum sepenuhnya diterapkan.
Presiden PNGTA menyebut masih terdapat sejumlah proses administrasi yang harus diselesaikan sebelum kesepakatan dapat dilaksanakan.
Informasi lebih terperinci mengenai skema kenaikan diharapkan dapat diketahui sekitar perayaan Hari Guru tahun ini.
PNGTA sendiri selama ini mendorong peningkatan remunerasi dan tunjangan guru, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan persoalan kesenjangan penghasilan di sektor publik.
Bagian dari reformasi pendidikan jangka panjang
Kebijakan peningkatan gaji guru tidak berdiri sendiri.
Pemerintah Papua Nugini telah menetapkan reformasi pendidikan sebagai agenda jangka panjang hingga 2035.
Program tersebut mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pelatihan serta kesejahteraan guru, perubahan kurikulum, pembangunan ruang kelas, penyediaan rumah guru, dan perluasan akses pendidikan.
Pemerintah juga menargetkan perluasan penerapan sistem pendidikan 1-6-6, yang antara lain memberikan kesempatan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan dari Grade 8 ke Grade 9. Perluasan nasional sistem tersebut dijadwalkan mulai 2027 dan akan didukung peningkatan anggaran hingga 2035.
Bagi PNGTA, perkembangan terbaru terkait remunerasi tersebut menjadi sinyal positif.
Namun, perhatian utama para guru kini adalah memastikan kesepakatan yang telah dicapai dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan pembayaran yang nyata.
Dengan rencana kenaikan hingga 30 persen selama tiga tahun, kesejahteraan guru menjadi salah satu bagian penting dari agenda pemerintah Papua Nugini dalam membangun sistem pendidikan yang lebih kuat dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di seluruh negeri.
