Dengan sistem ini, proses verifikasi hingga pencairan bansos menjadi lebih cepat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan percepatan ini memungkinkan pemerintah mendapatkan data yang lebih akurat dan terkini.
"Biasanya data itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10," kata Gus Ipul dalam keterangannya.
Percepatan ini juga memungkinkan adanya rotasi penerima bansos yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
KPM yang sudah dianggap mampu, meninggal dunia, atau terdata sebagai ASN, TNI, Polri, maupun anggota legislatif beserta keluarganya dapat segera digantikan oleh KPM baru yang lebih membutuhkan.
Poin Penting yang Perlu Diingat KPM
-
PKH dan BPNT tahap 2 sudah mulai cair secara bertahap di berbagai daerah. Jika saldo KKS masih kosong, bersabarlah karena proses penyaluran masih berlangsung.
-
7,3 juta KPM PKH mulai menerima pencairan, dengan beberapa melaporkan saldo dobel hingga Rp3,2 juta.
-
Pencairan tidak serentak secara nasional – beberapa daerah seperti Pesawaran, Tapanuli Utara, Garut, dan Tuban sudah masuk tahap pencairan.
-
Status gagal rekening di SIKS-NG bisa diatasi dengan pendamping desa dalam 2-3 hari.
-
Aturan baru BPNT hanya untuk masyarakat desil 1–4 dalam DTSEN.
-
Gunakan hanya kanal resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek status bansos, hindari link tidak jelas.
-
Waspada penipuan – jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada siapapun yang mengaku petugas bansos.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan dana bansos secara bijak untuk kebutuhan dasar keluarga dan pendidikan anak.
Penulis: Redaksi | Editor: Tim Redaksi
