Menteri Sosial menegaskan bahwa bansos harus digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, apabila ditemukan penerima bantuan yang aktif bermain judi online, maka status kepesertaan bansos dapat dievaluasi kembali.
Evaluasi penerima bansos dilakukan secara berkala melalui pemadanan data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah juga terus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah saat ini menggencarkan pemberantasan judi online melalui pemblokiran situs, pelacakan transaksi mencurigakan, hingga edukasi kepada masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebut aktif melakukan pengawasan terhadap aliran transaksi yang berkaitan dengan perjudian digital.
Bagi masyarakat penerima bansos, pemerintah mengimbau agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online dalam bentuk apa pun.
Selain melanggar hukum dan merugikan diri sendiri, aktivitas tersebut juga dapat berdampak pada penghentian bantuan sosial yang selama ini diterima.
