JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi merombak Kabinet Merah Putih jilid I pada Senin (8/9/2025) sore.
Reshuffle ini mencakup pergantian lima menteri sekaligus pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah.
Langkah ini dilakukan setelah evaluasi yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan memperkuat kinerja kabinet dan merespon kebutuhan baru pemerintahan.
Lima Menteri Diganti, Dua Belum Ada Pengganti Definitif
Dalam reshuffle kali ini, lima menteri diganti namun untuk dua posisi belum diumumkan pengganti definitifnya.
Berikut daftar menteri yang diganti:
1. Menteri Keuangan:
Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Purbaya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari ITB serta meraih gelar Master dan Doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
2. Menteri Koperasi:
Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Ferry adalah lulusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) dan S2 Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional FISIP UI.
3. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:
Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin.
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam):
Budi Gunawan dicopot dan untuk sementara dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim.
Belum ada pengganti definitif untuk posisi ini.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora):
Dito Ariotedjo digantikan namun belum diumumkan pengganti definitifnya hingga malam ini.
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk
Salah satu keputusan penting dalam reshuffle ini adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang secara resmi diumumkan setelah diubahnya nomenklatur dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Presiden Prabowo melantik:
- Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Penyelenggara Haji. - Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak.Pelantikan kedua pejabat ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Agustus 2025.
Kementerian baru ini akan menjadi "one stop service" untuk semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
Mahfud MD Beri Dua Jempol untuk Reshuffle
Mantan Menko Polhukam periode 2019-2024, Prof. Mahfud MD memberikan apresiasi tinggi atas reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo.
Dalam acara podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, Mahfud mengaku memberikan dua jempolnya sebagai apresiasi terhadap kebijakan Prabowo tersebut.
"Alhamdulillah. Kalau saya boleh memberi isarat atas kegembiraan saya, saya beri dua jempol," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, reshuffle kabinet ini adalah tanda bahwa Prabowo mulai mendengar aspirasi masyarakat.
Selama 10 bulan pemerintahan Prabowo berjalan, aspirasi masyarakat dinilai tersumbat dan tidak mendapat respons yang memadai.
"Sehingga macet terus (tuntutannya). Sekarang sudah terjadi demo dan kerusuhan di mana-mana, Pak Prabowo langsung merespons dengan cepat," ucap Mahfud.
Mahfud menilai, tidak semua kesalahan berada di Prabowo, karena ada kemungkinan tuntutan masyarakat selama ini dipagari oleh orang-orang tertentu, atau ada menteri yang tidak mengerti aspirasi masyarakat.
Reshuffle sebagai Langkah Cepat Meredam Gejolak
Reshuffle ini dilakukan setelah terjadi demo unjuk rasa dan kerusuhan di pekan sebelumnya.
Mahfud MD menilai langkah ini sebagai bagian dari "quick win" yang dilakukan Prabowo untuk meredam gejolak dalam jangka pendek.
"Ini untuk meredam gejolak sebagai quick win ya. Kemenangan yang seketika jangka pendek agar selesai masalahnya," jelas Mahfud.
Menurutnya, setelah langkah jangka pendek ini, pemerintah masih perlu melakukan pembenahan sistem di jangka menengah, seperti perbaikan politik, masalah perampasan aset, dan pemberantasan korupsi.
"Yang jangka pendek ini mungkin masih sekali lagi itu perlu dilakukan ya sampai Oktober depan itu misalnya penyataan kabinet secara lebih nasional gitu. Sudah bagus ini," tambahnya.
Kriteria Pengganti Menko Polhukam
Terkait posisi Menko Polhukam yang masih diisi pejabat ad interim, Mahfud MD menilai sosok yang tepat untuk mengisi posisi ini harus memenuhi tiga kriteria utama: track record yang baik, kompeten, dan memiliki integritas.
"Kalau itu ada tentu kalau Presiden nemukan orang itu pasti orang yang dekat dengan presiden karena kalau tidak dekat tidak tahu tingkat integritas, kapabilitas dan track record itu," jelas Mahfud.
Mahfud menambahkan, Menko Polhukam sebenarnya adalah jabatan koordinator yang tidak boleh terlalu agresif karena tugas utamanya adalah mengatur kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya agar bekerja sama.
"Fungsi koordinator itu mengatur beberapa waktu saya tuh ada 14 kementerian dan badan itu kalau ada sesuatu yang lambat ditarik agar bisa bersama. Kalau terlalu cepat ditarik ke belakang gitu agar bisa bersama lagi. Nah, itu sebenarnya fungsi koordinator," tandasnya.
Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih
Mahfud MD menilai kinerja Kabinet Merah Putih selama ini kurang produktif.
Namun, dengan reshuffle ini, ia berharap kabinet bisa menjadi lebih produktif.
"Kabinet Merah Putih kurang produktif menurut saya sampai sekarang ya karena itu Pak Prabowo itu kan masih mengatur membuat peta-peta apa situasi dipetakan dulu lalu siapa mau mengerjakan apa itu. Ini sudah saatnya untuk menjadi lebih produktif," jelasnya.
Dengan reshuffle ini, Mahfud berharap aspirasi masyarakat bisa lebih tersalurkan dan kinerja pemerintahan bisa lebih baik dalam merespons kebutuhan rakyat.
***
