Kabar baik yang lebih pasti datang dari UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Desa.
Meski tidak secara eksplisit menaikkan gaji bulanan, undang-undang ini memberikan "kado" baru berupa jaminan kesejahteraan di akhir masa jabatan.
Poin penting yang wajib diketahui Kades untuk tahun 2026:
- Tunjangan Purnatugas (Pensiun): Kades kini berhak menerima tunjangan purnatugas berupa uang pensiun satu kali di akhir masa jabatan.
- Jaminan Sosial: Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan kini semakin dipertegas sebagai hak mutlak.
- Masa Jabatan 8 Tahun: Perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun (maksimal 2 periode) memberikan stabilitas penghasilan yang lebih panjang bagi Kades.
3. Sumber Penghasilan Lain: Tunjangan dan Tanah Bengkok
Selain gaji pokok (Siltap), Kades di tahun 2026 masih berpotensi mengantongi penghasilan jauh di atas Rp 2,4 juta, tergantung pada kemampuan keuangan desa (APBDes) dan kebijakan daerah masing-masing.
Komponen tambahan tersebut meliputi:
- Tunjangan Jabatan & Kinerja:
Bersumber dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Di desa-desa maju dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) tinggi, tunjangan ini bisa mencapai jutaan rupiah.
- Pengelolaan Tanah Bengkok:
Di wilayah Jawa khususnya, hasil pengelolaan tanah bengkok masih menjadi sumber tambahan penghasilan yang sah dan signifikan, di luar gaji pokok.
- Insentif Lokal:
Beberapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberikan insentif tambahan atau "Tunjangan Hari Raya" lokal yang diatur lewat Peraturan Bupati.
