V. Tantangan dan Langkah Lanjutan
Meskipun pemerintah memberikan jaminan, wacana "semua guru diangkat menjadi PNS" tentu membutuhkan persiapan matang, terutama dari sisi anggaran daerah dan sinkronisasi data.
Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi ancaman jika tidak diawali dengan pemetaan kebutuhan guru yang akurat dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah.
Komisi X DPR pun berencana menggelar rapat kerja dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk membahas secara teknis reformasi status guru non-ASN yang saat ini masih belum memiliki kepastian, serta memastikan regulasi tentang PPPK Paruh Waktu yang selama ini dinilai masih membingungkan.
💎 Kesimpulan
Kabar baiknya, era guru honorer dengan status "tidak jelas" akan segera berakhir.
Isu "penghapusan guru honorer" yang selama ini beredar sebenarnya adalah langkah awal dari proses afirmasi besar-besaran untuk mengangkat seluruh guru menjadi ASN, baik PPPK maupun PNS.
Meskipun masih ada tantangan soal anggaran dan distribusi guru, komitmen kuat dari DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini di tahun 2026 menunjukkan bahwa masa depan para pahlawan pendidikan tanpa tanda jasa ini akan lebih terjamin, terhormat, dan sejahtera.
***
