Bungko News – JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di seluruh Indonesia.
Perketatnya pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diimbau untuk memahami dan mematuhi aturan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar bantuan mereka tidak terhenti di tahap selanjutnya.
Penyaluran Bansos Semakin Diperketat
Kemensos telah menyerahkan data 28 juta rekening penerima bansos kepada PPATK untuk dianalisis.
Langkah ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan izin kepada Kemensos untuk menyerahkan seluruh rekening penerima manfaat bansos ke PPATK.
"Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos. Ini penting agar bansos tidak salah sasaran," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul dalam keterangan resminya pada Jumat, 4 Juli 2025, seperti dikutip dari Tempo.co.
Dari hasil analisis PPATK, dideteksi ada 571 ribu penerima bansos yang ditenggarai digunakan untuk judi online.
Selain itu, PPATK juga menemukan keberadaan rekening-rekening yang telah tidak aktif lebih dari lima tahun namun tetap menerima bansos, serta rekening yang menampung saldo dalam jumlah besar hingga jutaan rupiah.
