Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Peralihan Pos Masih Bermasalah, Banyak KPM Belum Terima Dana
Redaksi
JAKARTA – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peralihan PT Pos hingga kini masih mengalami berbagai kendala.
Banyak KPM yang sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) namun saldo masih kosong, bahkan ada yang statusnya “exclude” dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masalah ini terjadi sebagai dampak dari migrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN yang mulai diberlakukan sejak triwulan kedua 2025.
Migrasi ini bertujuan meningkatkan akurasi targeting bantuan sosial kepada masyarakat yang tepat sasaran, namun diimplementasikannya menyebabkan banyak KPM mengalami penundaan pencairan dana.
Masalah Utama Penyaluran Bansos Peralihan Pos
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, terdapat beberapa masalah utama dalam penyaluran bansos PKH dan BPNT peralihan Pos:
1. Saldo KKS Kosong Meski Sudah Menerima Kartu
Banyak KPM yang sudah menerima KKS baru namun saat dicek saldonya masih kosong.
Menurut informasi dari Radar Banyuwangi, ada tiga penyebab utama saldo KKS kosong:
Pertama, bagi penerima yang baru pertama kali mendapatkan KKS, saldo bantuan biasanya tidak langsung tersedia.
Proses pencairan membutuhkan waktu dan akan masuk setelah pemerintah mengumumkan jadwal resmi penyaluran.
Kedua, penerima lama yang ternyata tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat.
Sistem dapat mendeteksi perubahan kondisi ekonomi, seperti peningkatan penghasilan atau kepemilikan aset baru seperti mobil dan rumah.
Jika hal ini terdeteksi, bantuan otomatis dihentikan meski kartu masih aktif.
Ketiga, beberapa masyarakat masih menyimpan kartu yang tampak mirip dengan KKS, padahal kartu tersebut merupakan sisa program BPNT COVID yang sudah berakhir, sehingga saldo tidak lagi tersedia.
2. Status Exclude dalam Sistem DTSEN
Banyak KPM yang saat dicek statusnya dalam sistem DTSEN menunjukkan “exclude” atau dihentikan.
Status exclude berarti bantuan dihentikan atau dicabut, baik sementara maupun permanen.
Hal ini terjadi karena penerima tidak memenuhi syarat berdasarkan data terbaru yang dipadankan dengan DTSEN.
Beberapa alasan umum munculnya status exclude pada penerima PKH dan BPNT antara lain: terindikasi aktivitas terlarang sesuai hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tidak memiliki minimal dua komponen PKH dalam satu keluarga, masuk kategori pekerjaan dilarang seperti PNS, TNI, Polri, PPPK, atau perangkat desa, serta sudah meninggal dunia.
3. Proses Penyaluran yang Belum Selesai
Banyak KPM peralihan Pos yang statusnya masih “proses burol” atau “cek rekening” karena KKS memang ada yang belum tersalurkan.
Bahkan ada yang sudah menerima KKS sejak September 2023 namun hingga kini saldonya masih kosong.
Redaksi
Bungko News adalah portal berita digital yang berkomitmen menyajikan informasi terkini, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. Fokus utama kami meliputi berita seputar gaji PNS, PPPK, bansos terbaru, informasi pensiunan, kebijakan pemerintah, serta tutorial SEO dan dunia digital yang bermanfaat bagi pembaca.
