Menurutnya, konsekuensi logis dari langkah ini adalah pemda dapat memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti perbaikan sekolah dan pengadaan sarana prasarana belajar, tanpa harus pusing memikirkan pembayaran gaji guru setiap bulannya.
Eko menyoroti ironi besar yang terjadi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sempat menyatakan bahwa profesi guru idealnya berstatus PNS.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa guru PPPK justru hidup dalam ketidakpastian.
Meski memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), status kontrak mereka membuat posisi tawar sangat lemah.
"Jika Pemda kesulitan keuangan, solusi paling mudah adalah tidak memperpanjang kontrak PPPK. Ini adalah pola pikir jangka pendek yang merugikan masa depan pendidikan," ujar Eko.
Ia menambahkan, masalah ini sudah mengemuka hampir dua tahun sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, namun belum juga menemukan titik terang.
