Kekhawatiran dari Para Kader
Di beberapa daerah, seperti Kota Serang, para kader menyuarakan kekecewaan mereka karena honor yang diterima dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin berat.
Mereka membandingkan honor mereka (Rp150.000/bulan) dengan honor RT (Rp300.000/bulan), yang setara dengan setengahnya.
Wali Kota Serang mengakui keinginan untuk menaikkan tetapi terbentur kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
⚖️ Perbandingan Gaji Kader Posyandu dengan Ketua RT dan Perangkat Desa Lainnya
Agar lebih mudah membandingkan, berikut adalah perbandingan honor kader Posyandu di beberapa daerah dengan jabatan perangkat desa lainnya:
-
Kepala Dusun (Seluruh Indonesia, Standar Minimal Nasional): Rp2.622.200 - Rp2.800.000 per bulan.
-
Ketua RT (Jakarta): Rp4.000.000 - Rp5.000.000 per bulan.
-
Kader Posyandu (Kulon Progo): Rp26.000 per bulan.
-
Kader Posyandu (Rata-rata Nasional): Rp150.000 - Rp250.000 per bulan.
-
Kader Posyandu (Batam): Rp500.000 per bulan.
-
Kader Posyandu (Bontang): Rp1.000.000 per bulan.
Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa honor kader Posyandu di daerah dengan insentif terendah hanya sekitar 1% dari gaji Kepala Dusun dan kurang dari 1% dari gaji Ketua RT di Jakarta.
Bahkan di daerah dengan insentif tertinggi sekalipun, honor kader Posyandu (Rp1.000.000) masih lebih rendah dari gaji minimal Kepala Dusun (Rp2.622.200) dan gaji Ketua RT di Jakarta.
📚 Peran dan Tanggung Jawab Baru Kader di Tahun 2026
Peran kader Posyandu dan Posbindu di tahun 2026 tidak lagi sederhana.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, cakupan layanan Posyandu diperluas dari yang sebelumnya hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, kini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
Di beberapa daerah, seperti Kota Banjarmasin, para kader kini juga aktif melakukan pendataan kondisi lingkungan, mulai dari kondisi jamban, ketersediaan air bersih, hingga faktor-faktor yang berkaitan dengan pencegahan stunting.
Data yang dihimpun para kader tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Penambahan tugas ini tentu saja membawa konsekuensi pada bertambahnya beban kerja kader.
Di Kota Bontang, misalnya, penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) membawa konsekuensi pada perluasan sasaran seluruh siklus hidup, hari buka layanan yang lebih panjang, kewajiban kunjungan rumah, hingga peningkatan pencatatan dan pelaporan.
