Gus Ipul Pastikan 470.000 KPM Baru Terima PKH & BPNT 2026, Cek Status via cekbansos.kemensos.go.id

Kabar gembira bagi masyarakat penerima bantuan sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bansos tahap 2 tahun 2026 untuk periode April, Mei, Juni telah dimulai secara bertahap di berbagai daerah.

Bantuan yang cair meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kini dapat dicek status penerimaannya secara online hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP.

Pencairan bansos tahap 2 tahun 2026 dilakukan secara bertahap oleh pemerintah karena jumlah penerima yang besar, mencapai sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program BPNT dan sekitar 10 juta KPM untuk PKH.

Oleh karena itu, distribusi bantuan dilakukan secara bertahap di setiap wilayah dan tidak semua KPM menerima pada waktu yang bersamaan.

Jadwal Pencairan Bansos Tahap 2 2026

Penyaluran bansos oleh pemerintah dibagi menjadi empat tahap dalam satu tahun.

Tahap 2 mencakup periode April hingga Juni 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyatakan bahwa penyaluran bansos tahap 2 mulai berlangsung pada minggu ketiga bulan April 2026.

Memasuki Mei 2026, pencairan bansos tahap 2 semakin masif.

Berikut rincian perkembangan pencairan hingga akhir Mei 2026:

• BPNT: Mulai terpantau cair sejak 19 Mei 2026 melalui KKS Bank BNI dengan nominal Rp600.000 untuk alokasi tiga bulan. Pada 21-22 Mei 2026, pencairan terus berlangsung di sejumlah wilayah seperti Bandung dan Cibadak.

• PKH: Juga mulai masuk ke rekening KPM. Di Bank BRI, salah satu penerima melaporkan saldo Rp250.000 masuk sekitar pukul 13.30 WIB (terdiri dari Rp225.000 saldo baru dan Rp25.000 sisa saldo sebelumnya), yang diperkirakan merupakan bantuan komponen anak SD tahap kedua.

• BPNT KKS BRI: Per 21 Mei 2026, BPNT melalui KKS BRI masih belum cair untuk sebagian besar KPM. Beredar informasi perkiraan pencairan dimulai pada 22-23 Mei 2026, namun KPM diminta tetap memantau saldo secara berkala.

• Penambahan KPM Baru: Sebanyak 470.000 KPM baru ditetapkan sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2026.

Cara Cek Bansos Kemensos Mei 2026 dengan NIK KTP

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara online dan gratis melalui dua cara resmi dari Kemensos.

Cara 1: Melalui Website Resmi cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di ponsel atau komputer

2. Pilih wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa)

3. Masukkan nama lengkap sesuai identitas

4. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP

5. Ketik kode captcha atau kode verifikasi yang muncul

6. Klik tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan status penerima bantuan, jenis bansos yang diterima (PKH dan/atau BPNT), kategori desil, hingga periode penyaluran.

Cara 2: Melalui Aplikasi Cek Bansos

Aplikasi "Cek Bansos" tersedia gratis di Play Store (Android) dan App Store (iPhone):

1. Unduh dan instal aplikasi Cek Bansos

2. Lakukan registrasi akun baru (membutuhkan NIK, KK, dan swafoto dengan KTP)

3. Setelah login, pilih menu "Cek Bansos"

4. Masukkan NIK sesuai KTP

5. Tekan tombol "Cari Data"

⚠️ Peringatan Penting: Pastikan mengakses website cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial. Hati-hati terhadap situs palsu atau penipuan yang mengatasnamakan petugas bansos. Seluruh layanan pengecekan bansos diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun.

Besaran Bantuan PKH dan BPNT Mei 2026

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT atau yang juga dikenal dengan Kartu Sembako diberikan kepada KPM sebesar Rp200.000 per bulan.

Dalam praktiknya, pencairan dilakukan secara akumulatif setiap tiga bulan sehingga KPM menerima total Rp600.000 dalam satu kali pencairan.

Pada tahun 2026, pemerintah mengubah aturan desil penerima BPNT yang semula berlaku untuk desil 1 hingga 5, kini hanya sampai desil 4.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan PKH diberikan berdasarkan komponen anggota keluarga.

Besaran nominal per tahap (3 bulan) tahun 2026:

Seorang KPM dapat menerima lebih dari satu komponen jika memenuhi syarat (misalnya memiliki ibu hamil sekaligus anak SD).

Total bantuan yang diterima merupakan akumulasi dari seluruh komponen yang dimiliki.

Sistem Baru: DTSEN Jadi Acuan Utama Penerima Bansos

Mulai tahun 2026, pemerintah mengubah sistem pendataan bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama, menggantikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Perubahan ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam sistem DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Penerima bansos PKH dan BPNT diprioritaskan untuk masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 4.

Berikut rincian desil DTSEN dan peluang menjadi penerima bansos:

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa jadwal pembaruan data DTSEN kini dipercepat dari sebelumnya tanggal 20 menjadi tanggal 10 setiap triwulan.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bansos dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Penyebab Bantuan Belum Cair & Solusinya

Pencairan bansos tahap 2 masih berlangsung secara bertahap sehingga tidak semua KPM menerima pada waktu yang sama.

Berikut beberapa penyebab bantuan belum cair beserta solusinya:

Masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima atau ingin melakukan perbaikan data dapat mengajukan permohonan melalui perangkat desa/kelurahan, dinas sosial setempat, atau pendamping PKH di wilayah masing-masing.

Penyaluran Bansos Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur:

Jalur Perbankan (Himbara):

Melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Bantuan disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Jalur PT Pos Indonesia:

Pemerintah memberikan pengecualian bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa infrastruktur perbankan untuk menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk pencairan di Kantor Pos:

• KTP asli dan fotokopi

• Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi

• Surat undangan/pemberitahuan dari PT Pos (jika ada)

Catatan: KPM yang mencairkan bansos melalui Kantor Pos diharuskan membawa dokumen lengkap untuk verifikasi identitas. Bantuan yang dicairkan akan diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai nominal yang diterima.

Bantuan Tambahan: Beras 20 Kg & Minyak Goreng 4 Liter

Selain bantuan reguler PKH dan BPNT, pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan tambahan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter.

Bantuan tambahan ini merupakan alokasi periode Maret hingga April 2026 yang proses distribusinya mulai berjalan sejak awal Mei 2026.

Di Bandar Lampung, bantuan tambahan tersebut dilaporkan mulai dibagikan pada Kamis, 21 Mei 2026 kepada KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan aktif.

Penyaluran serupa juga terpantau berlangsung di Kabupaten Banyumas pada hari yang sama.

Yang Perlu Diperhatikan Penerima Bansos

1. Lakukan pengecekan secara rutin melalui website atau aplikasi resmi Kemensos, terutama bagi KPM yang belum menerima saldo bantuan

2. Pastikan data kependudukan sudah sinkron dengan Dukcapil agar tidak terkendala saat verifikasi penerimaan bansos

3. Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan petugas bansos dengan meminta biaya administrasi atau data pribadi. Seluruh layanan bansos dari Kemensos tidak dipungut biaya.

4. KPM dengan status Exclude harus segera mengklarifikasi ke pendamping PKH atau perangkat desa setempat agar tidak kehilangan hak bantuan pada tahap berikutnya

5. Bagi KPM dengan anak usia >6 tahun yang belum terdaftar sebagai siswa SD, segera daftarkan ke sekolah dan laporkan perubahan data ke pendamping PKH untuk mengaktifkan kembali komponen PKH

Target Penerima Bansos 2026

Pemerintah menargetkan jumlah KPM untuk berbagai program bansos di tahun 2026:

• BPNT: sekitar 18,2 juta KPM

• PKH: sekitar 10 juta KPM

Dengan skema pencairan bertahap yang diterapkan, masyarakat diharapkan bersabar dan terus memantau status penerimaan melalui kanal resmi Kemensos.