Pemerintah pusat dan daerah harus:
- Mempercepat perbaikan sistem Info GTK dan Dapodik agar lebih responsif dan akurat. - Memberikan bimbingan teknis yang masif dan berkelanjutan bagi operator dan guru. - Menerbitkan kebijakan darurat jika terjadi keterlambatan massal, seperti perpanjangan masa validasi atau pencairan bersyarat. - Membuka kanal komunikasi langsung (helpdesk) yang mudah diakses bagi guru yang mengalami masalah. - Mengevaluasi secara berkala aturan beban mengajar dan formasi guru agar lebih realistis dengan kondisi di lapangan.Seperti ditegaskan Omjay, "Kini saatnya pemerintah hadir dengan solusi nyata, dan bukan diam saja. Jangan biarkan guru, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, terus menerus dirundung masalah teknis dan birokrasi yang berkepanjangan."
Penundaan TPG adalah cerminan dari masih banyaknya pekerjaan rumah dalam tata kelola pendidikan di Indonesia.
Jika pemerintah serius memajukan kualitas pendidikan, maka kesejahteraan guru, termasuk kelancaran pencairan hak profesi, harus menjadi prioritas.
Guru yang sejahtera dan dihargai akan memberikan yang terbaik bagi peserta didik.
Untuk itu, pemerintah harus segera hadir, mendengar, dan bertindak—bukan sekadar berjanji atau diam di tengah keluhan yang berlarut-larut.
***
