Artinya, belum ada kepastian terkait besaran persentase kenaikan maupun jadwal pasti penerapannya .
Keputusan final mengenai kapan dan berapa besar kenaikan gaji akan diambil berdasarkan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan fiskal nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah beberapa kali menegaskan hal ini.
Pada Oktober 2025, ia menyatakan pemerintah belum membuka peluang untuk kenaikan gaji ASN pada 2026, dengan alasan kapasitas fiskal diarahkan untuk program prioritas nasional .
Pernyataan terbaru menunjukkan adanya pergeseran sikap.
Menkeu Purbaya kini membuka peluang adanya kenaikan tersebut, meskipun belum bisa memberikan kepastian .
“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kami nggak tahu,” ujarnya .
Lebih lanjut, Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran menyebutkan bahwa kebijakan kenaikan gaji akan sangat bergantung pada prioritas pemerintah yang tertuang dalam APBN.
Jika kenaikan gaji menjadi prioritas, maka akan dialokasikan anggaran yang diperlukan .
Saat ini, Kemenkeu masih melakukan kajian setelah menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait usulan kenaikan tersebut .
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan rincian teknis dari rencana kenaikan gaji.
Beberapa hal yang masih menjadi tanda tanya besar bagi ASN adalah :
- Jadwal pasti penerapan: Apakah akan berlaku retroaktif atau mulai pada bulan tertentu di tahun 2026?
- Besaran kenaikan: Berapa persentase peningkatan yang akan diberikan? Apakah akan merata untuk semua golongan?
- Skema prioritas: Benarkah kenaikan akan difokuskan pada garda terdepan pelayanan publik seperti guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana diperbincangkan?
