Kebijakan ini menjadi payung hukum sekaligus angin segar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan dan memastikan hak penggajian ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri tetap terpenuhi.
Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah.
Perpanjangan penugasan berlaku bagi guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.
🌏 Belajar dari Kaltim: Apa Kabar di Daerah Lain?
Keputusan di Kalimantan Timur ini menjadi preseden positif bagi daerah-daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Namun, situasi di berbagai provinsi menunjukkan keragaman pendekatan yang menarik untuk dicermati.
Di Maluku Utara, ribuan PPPK diliputi kekhawatiran terkait kelanjutan kontrak kerja mereka pada 2027.
Kecemasan ini muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Meski demikian, Pemprov Malut terus mencari formula terbaik untuk menyesuaikan struktur anggaran tanpa mengorbankan PPPK yang telah terikat kontrak kerja.
Sementara itu, di Enrekang, Sulawesi Selatan, kabar kurang menggembirakan sempat muncul ketika Pemkab Enrekang berencana merumahkan 1.070 pegawai PPPK angkatan 2021 dan 2022 mulai 2026.
Nasib baik bagi para guru PPPK angkatan 2022 di Kaltim sangat bergantung pada komitmen dan langkah-langkah progresif yang diambil oleh pemerintah daerah setempat.
🎯 Poin Penting yang Perlu Diingat
✅ Yang Dipastikan
-
Aman dari Tes Ulang: Perpanjangan kontrak 1.198 guru PPPK angkatan 2022 di Kaltim dapat dilakukan tanpa seleksi ulang
-
Evaluasi SKP: Cukup dengan evaluasi administrasi berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai
-
Pengawalan DPRD: Proses perpanjangan SK terus dikawal hingga tuntas sebelum seleksi CASN dibuka
⚠️ Yang Masih Diperjuangkan
-
Perbaikan mekanisme mutasi sesuai domisili guru
-
Penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
-
Penyusunan program pengembangan jenjang karier yang jelas
