Bungko News – JAKARTA – Kabar menggembirakan datang dari gedung Senayan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VIII menegaskan komitmen penuh untuk menuntaskan penerbitan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) bagi guru madrasah pada tahun ini.
Pernyataan ini disampaikan setelah ratusan guru madrasah swasta yang telah lulus seleksi dan mengantongi sertifikat kelulusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu kepastian status pengangkatan mereka.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menjadi salah satu sosok paling vokal dalam menyuarakan dukungan ini.
Ia menegaskan bahwa DPR tidak akan membiarkan para guru berjuang sendirian dan akan terus mendampingi hingga masalah ini tuntas.
“Kami di sini akan mendampingi ibu dan bapak,” ucap Atalia Praratya, dikutip dari akun Instagram resmi DPR RI, Kamis, 13 November 2025.
Ia menambahkan, masalah kelulusan dan penerbitan SK CPPPK sudah menumpuk sejak tahun lalu dan tidak boleh lagi terhambat oleh proses administratif yang berlarut-larut.
Atalia pun secara tegas mendesak Kementerian Agama (Kemenag) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memberikan perhatian penuh dan segera menyelesaikan persoalan ini.
Masalah Kompleks, Libatkan Dua Kementerian
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Komisi VIII DPR, ternyata hambatan penerbitan SK CPPPK guru madrasah tidak hanya berada di satu kementerian.
Temuan menunjukkan bahwa persoalan teknis passing grade (nilai ambang batas) dan formasi juga menjadi kewenangan KemenPAN-RB, sementara Kemenag mengurus kelulusan, pemetaan formasi, dan data guru madrasah.
“Komisi VIII menemukan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar teknis, tetapi sudah menyangkut kejelasan status hukum para tenaga pendidik.
Di hadapan para guru yang hadir langsung membawa sertifikat kelulusan dari BKN, DPR menegaskan bahwa tahun ini harus menjadi batas akhir.
