JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran tujuh jenis bantuan sosial (bansos) yang akan mulai disalurkan pada 1 Oktober 2025.
Penyaluran bansos ini diharapkan memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan sumber data penerima bansos dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Memasuki bulan Oktober, berdasarkan periode penyaluran per triwulan, Indonesia memasuki periode triwulan keempat.
Selain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terdapat bantuan penebalan sembako Rp400.000 yang kembali dicairkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dan beragam bansos lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Berikut rincian ketujuh bansos yang akan disalurkan mulai Oktober 2025:
1. BLT Dana Desa
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan Oktober 2025.
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga miskin dan rentan di wilayah pedesaan khususnya yang belum tercakup dalam program bantuan sosial lainnya.
Setiap KPM akan menerima bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan.
Periode penyaluran menyesuaikan dari kebijakan pemerintah desa.
Bagi desa yang menyalurkan periode 2 bulan sekaligus (September-Oktober), total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 per KPM.
2. Bantuan Beras dan Minyak Goreng
Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang diumumkan pertengahan September 2025, pemerintah menambah daftar bantuan sosial yang dicairkan di bulan Oktober.
Bantuan ini berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang diberikan untuk jangka waktu 2 bulan.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menyiapkan anggaran Rp6,5 triliun untuk program ini yang akan menjangkau sebanyak 18,27 juta KPM di seluruh Indonesia.
Saat ini, distribusi beras sudah dimulai ke berbagai daerah, sementara pembagian surat undangan dipastikan segera menyusul.
3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berkomitmen untuk mendukung anak-anak Indonesia yang berpotensi akademik namun berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
Pendaftaran KIP Kuliah masih berlangsung hingga 31 Oktober 2025, di mana awal pendaftaran telah dimulai sejak 4 Februari 2025.
Pencairan KIP Kuliah 2025 dibagi ke dalam dua periode, yaitu semester ganjil September 2025 hingga Februari 2026.
Penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan pendidikan (UKT) dan juga bantuan biaya hidup.
Besaran bantuan biaya hidup ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan disesuaikan dengan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan.
4. Program Indonesia Pintar (PIP) Termin Ketiga
Program Indonesia Pintar (PIP) termin ketiga akan berlangsung mulai awal Oktober hingga akhir tahun 2025.
Program ini diperuntukkan bagi siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat dari keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah menyalurkan PIP Kemdikbud 2025 untuk membantu siswa mendapat fasilitas pendidikan yang layak dan menarik kembali siswa yang telah putus sekolah.
Besaran bantuan yang diberikan berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan:
- Siswa SD: Rp450.000 per tahun - Siswa SMP: Rp750.000 per tahun - Siswa SMA: Rp1.800.000 per tahunDana ini ditransfer langsung ke rekening Simpel atau simpanan pelajar milik siswa melalui bank yang telah ditunjuk seperti BNI, BRI, dan BSI.
5. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4
Memasuki bulan Oktober, periode penyaluran PKH tahap 4 (Oktober-Desember 2025) memasuki fase pra-penyaluran.
Di awal Oktober, proses pencairan PKH tahap keempat memasuki fase verifikasi secara intens bagi calon penerima untuk memastikan ketepatan sasaran.
Namun bagi KPM yang baru menerima kartu KKS dari peralihan PT Pos ke kartu KKS Himbara dan adanya KPM baru hasil validasi, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan pencairan di rentang awal bulan Oktober hingga tuntas penyalurannya 100% atau sampai pada 10 juta penerima manfaat.
Nominal yang diberikan cukup beragam, tergantung komponen penerima, yaitu lansia, ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga korban pelanggaran HAM berat.
6. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Penebalan Bansos Rp400.000
BPNT adalah bantuan yang diberikan secara non tunai untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras, telur, dan sayuran.
Setiap KPM akan menerima Rp200.000 per bulan yang dapat dicairkan setiap 3 bulan sekali dengan total Rp600.000 per pencairan.
Memasuki bulan Oktober, BPNT memasuki periode tahap keempat (Oktober-Desember 2025).
Namun untuk penyaluran tahap keempat belum dimulai karena menunggu penuntasan pencairan tahap 3 yang sedang berlangsung yang dijadwalkan cair kembali di awal bulan Oktober.
Sekaligus juga ada bantuan penebalan sembako Rp400.000 bagi KPM peralihan PT Pos ke kartu KKS dan juga KPM hasil validasi baru.
7. Bansos PBI JKN
Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan per KPM yang langsung dibayarkan ke fasilitas kesehatan.
Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan, termasuk di Puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
Berlaku seumur hidup bagi penerima yang terdaftar.
Penyaluran bansos ini dilakukan secara bertahap dan transparan melalui verifikasi data ketat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Total Anggaran dan Sasaran Penerima
Pemerintah menyiapkan anggaran total senilai Rp43,6 triliun untuk 20 juta KPM bansos BPNT tahun 2025.
Sementara untuk bantuan beras dan minyak goreng, pemerintah mengalokasikan Rp6,5 triliun untuk 18,27 juta KPM.
Penyaluran bansos ini dilakukan secara bertahap dan transparan melalui verifikasi data ketat menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah menggantikan DTKS melalui Inpres No. 4 Tahun 2025.
Dengan sistem ini, penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran, transparan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat yang ingin mengecek status penerima bansos dapat melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data sesuai KTP.
***
