Tugas dan Fungsi BPD Terbaru 2026: Masa Jabatan 8 Tahun, Gaji atau Tunjangan, hingga Purnatugas Anggota BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD memiliki peran dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa
Meskipun sama-sama menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan dan skema penerimaan yang berbeda.
Perbedaannya antara lain:
-
Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa.
-
Perangkat desa membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
-
BPD menjalankan fungsi pembahasan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja kepala desa.
Dari sisi penerimaan, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap, sedangkan pimpinan dan anggota BPD mendapatkan tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ketentuan mengenai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak dapat langsung digunakan untuk menentukan besaran tunjangan BPD.
13. Cara Mengetahui Besaran Tunjangan dan Purnatugas BPD di Daerah Masing-Masing
Bagi anggota BPD yang ingin mengetahui nominal tunjangan bulanan maupun uang purnatugas, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.
Pertama, periksa Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.
Cari regulasi yang secara khusus mengatur besaran tunjangan dan tunjangan purnatugas BPD.
Kedua, tanyakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
DPMD dapat memberikan informasi mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait hak anggota BPD.
Ketiga, periksa APB Desa.
Pastikan anggaran tunjangan BPD dan kebutuhan lainnya telah dimasukkan dalam penganggaran desa sesuai ketentuan.
Keempat, periksa ketentuan purnatugas.
Tanyakan apakah pemerintah daerah telah menetapkan Perbup atau Perwali mengenai besaran dan mekanisme pembayaran tunjangan purnatugas.
Langkah tersebut penting agar anggota BPD memperoleh informasi berdasarkan regulasi resmi, bukan sekadar informasi yang beredar di media sosial.
Kesimpulan
Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya sebatas menghadiri rapat atau mengikuti musyawarah desa. BPD mempunyai peran penting dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.
Pada tahun 2026, terdapat pengaturan baru melalui PP Nomor 16 Tahun 2026 yang memberikan sejumlah hak kepada pimpinan dan anggota BPD.
Beberapa poin penting yang perlu diketahui adalah:
-
Masa keanggotaan BPD selama 8 tahun.
-
Anggota dapat dipilih kembali paling banyak dua kali masa keanggotaan.
-
BPD mendapatkan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
-
Terdapat tunjangan lain berupa tunjangan istri/suami, anak, dan kinerja.
-
BPD berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
-
BPD berhak mendapatkan peningkatan kompetensi.
-
Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali pada akhir masa jabatan.
Meskipun demikian, besaran tunjangan bulanan dan tunjangan purnatugas tidak ditetapkan dengan nominal yang sama secara nasional. Pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.
Dengan adanya regulasi terbaru ini, diharapkan kedudukan BPD semakin kuat dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Dasar Hukum dan Sumber Referensi
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Vicky Potabuga
Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.
Reaksi Anda
Komentar
Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Berita Terkait