Tugas dan Fungsi BPD Terbaru 2026: Masa Jabatan 8 Tahun, Gaji atau Tunjangan, hingga Purnatugas Anggota BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD memiliki peran dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa
Pengawasan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuk pengawasan BPD meliputi:
-
Mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.
-
Meminta keterangan kepada pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
-
Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
-
Melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
-
Menyampaikan pendapat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
-
Mengawasi pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Perlu dipahami bahwa pengawasan BPD bukan berarti mengambil alih kewenangan kepala desa atau menjadi pelaksana teknis pemerintahan desa.
BPD menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme kelembagaan, permintaan keterangan, musyawarah, dan penyampaian pendapat sesuai ketentuan hukum.
3. Daftar Tugas BPD Secara Lengkap
Selain tiga fungsi utama tersebut, Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menjabarkan tugas BPD secara lebih terperinci.
Berikut tugas-tugas BPD:
-
Menggali aspirasi masyarakat.
-
Menampung aspirasi masyarakat.
-
Mengelola aspirasi masyarakat.
-
Menyalurkan aspirasi masyarakat.
-
Menyelenggarakan musyawarah BPD.
-
Menyelenggarakan musyawarah desa.
-
Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
-
Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
-
Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
-
Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
-
Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
-
Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
-
Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tugas BPD tidak hanya menghadiri rapat atau mengikuti musyawarah desa. Anggota BPD juga harus aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan.
4. Berapa Jumlah Anggota BPD dalam Satu Desa?
Berdasarkan Pasal 76 PP Nomor 16 Tahun 2026, jumlah anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan:
-
Paling sedikit 5 orang.
-
Paling banyak 9 orang.
-
Jumlah anggota harus ganjil.
Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan wilayah, perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Keanggotaan BPD terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
Struktur pimpinan BPD terdiri dari:
-
1 orang Ketua BPD.
-
1 orang Wakil Ketua BPD.
-
1 orang Sekretaris BPD.
Sementara anggota lainnya menjalankan tugas sesuai pembagian kerja dan tata tertib BPD.
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah.
Pengisian keanggotaan juga memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
5. Masa Jabatan BPD Terbaru 2026 Selama 8 Tahun
Salah satu ketentuan penting yang perlu diketahui adalah masa keanggotaan BPD.
Berdasarkan Pasal 76 ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2026, masa keanggotaan BPD adalah 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji.
Anggota BPD juga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
Namun, terdapat batasan masa keanggotaan, yaitu paling banyak dua kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Dengan demikian, seorang anggota BPD dapat menjabat maksimal dua periode sesuai ketentuan tersebut.
Ketentuan ini perlu diperhatikan dalam proses pengisian keanggotaan BPD di setiap desa.
6. Hak-Hak Anggota BPD Terbaru 2026
Selain mempunyai tugas dan kewajiban, anggota BPD juga memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Vicky Potabuga
Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.
Reaksi Anda
Komentar
Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Berita Terkait