Breaking

Selamat datang di Bungko News - Portal Berita Terkini

Bungko News Logo BungkoNews Portal Berita

Tugas dan Fungsi BPD Terbaru 2026: Masa Jabatan 8 Tahun, Gaji atau Tunjangan, hingga Purnatugas Anggota BPD

Berita Oleh Vicky Potabuga Jumat, 30 Oktober 2026 · 23:59 WIB 34 dibaca

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD memiliki peran dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa

Tugas dan Fungsi BPD Terbaru 2026: Masa Jabatan 8 Tahun, Gaji atau Tunjangan, hingga Purnatugas Anggota BPD
Desa – Tugas dan Fungsi BPD Terbaru 2026: Masa Jabatan 8 Tahun, Gaji atau Tunjangan, hingga Purnatugas Anggota BPD — Apa I...
Bagikan:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki peran dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa.

Pada tahun 2026, terdapat sejumlah ketentuan terbaru yang perlu diketahui oleh seluruh anggota BPD maupun masyarakat desa. Salah satu perubahan penting adalah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur hak tunjangan, jaminan sosial, dan tunjangan purnatugas bagi pimpinan serta anggota BPD.

Selain itu, masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 8 tahun. Lantas, apa saja tugas dan fungsi BPD terbaru? Berapa tunjangan Ketua BPD dan anggota BPD? Apakah anggota BPD yang selesai masa jabatan mendapatkan uang purnatugas?

Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Apa Itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa)?

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Keberadaan BPD bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan, demokratis, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BPD bukan bagian dari perangkat desa. Kedudukannya memiliki fungsi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pembentukan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja kepala desa.

Dasar hukum yang mengatur BPD antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa.

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

PP Nomor 16 Tahun 2026 mulai berlaku pada 27 Maret 2026 dan menjadi salah satu dasar hukum terbaru dalam pengaturan pemerintahan desa, termasuk hak-hak anggota BPD.

2. Tugas dan Fungsi BPD Terbaru

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

A. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa

BPD memiliki fungsi penting dalam proses pembentukan peraturan desa bersama kepala desa.

Artinya, pemerintah desa tidak dapat mengabaikan peran BPD dalam pembahasan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangan bersama.

Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fungsi ini meliputi:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

  • Memberikan masukan dan pendapat terhadap rancangan peraturan desa.

  • Mengikuti proses musyawarah pembahasan peraturan desa.

  • Menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

  • Memastikan peraturan desa memperhatikan kepentingan masyarakat.

B. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa. Oleh karena itu, anggota BPD memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi warga.

Contoh pelaksanaan tugas tersebut antara lain:

  • Menerima pengaduan dan usulan masyarakat.

  • Menyerap aspirasi warga melalui pertemuan atau musyawarah.

  • Menampung usulan pembangunan dari setiap wilayah.

  • Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

  • Memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam musyawarah desa.

  • Mengawal aspirasi agar menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan desa.

C. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Bungko News

Vicky Potabuga

Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.

Reaksi Anda

Komentar

Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.

Berita Terkait

Menemukan kesalahan? Laporkan koreksi.