Mundur dari Jabatan Wapres, Berapa Uang Pensiun dan Fasilitas yang Bakal Diterima Gibran?

JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Selain proses pemberhentian yang harus melalui mekanisme konstitusional, masyarakat juga menyoroti hak keuangan dan fasilitas negara yang berpotensi diterima setelah tidak lagi menjabat.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seorang Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya tetap berhak memperoleh uang pensiun serta sejumlah fasilitas dari negara.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam aturan tersebut, hak pensiun diberikan kepada Presiden maupun Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sepanjang pemberhentiannya ditetapkan sesuai ketentuan hukum.

Uang Pensiun Wakil Presiden Bisa Mencapai Rp20,16 Juta per Bulan

Salah satu hak keuangan yang menjadi perhatian adalah uang pensiun bulanan.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa besaran pensiun pokok tersebut mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Perhitungan gaji pokok Wakil Presiden mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pejabat negara.

Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Karena gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden, perhitungannya menjadi:

• Gaji pokok acuan: Rp5.040.000.

• Faktor pengali gaji Wakil Presiden: 4 kali.

• Perhitungan: Rp5.040.000 × 4.

• Pensiun pokok: Rp20.160.000 per bulan.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, pensiun pokok mantan Wakil Presiden dapat mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.

Perlu diketahui, angka tersebut merupakan pensiun pokok dan bukan keseluruhan nilai fasilitas maupun tunjangan yang disediakan negara.

Daftar Fasilitas yang Diterima Mantan Wakil Presiden

Selain uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut beberapa fasilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut.

1. Tunjangan pensiun

Mantan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

2. Biaya kebutuhan rumah tangga

Negara menyediakan biaya untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk pembayaran air, listrik, dan telepon.

Artinya, kebutuhan operasional rumah kediaman yang menjadi hak mantan Wakil Presiden memperoleh dukungan pembiayaan dari negara sesuai ketentuan.

3. Jaminan biaya perawatan kesehatan

Negara juga menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Fasilitas ini menjadi salah satu bentuk jaminan negara terhadap pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya.

4. Rumah kediaman

Mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Penyediaan rumah tersebut merupakan bagian dari fasilitas administratif yang telah diatur dalam undang-undang.

5. Kendaraan negara dan pengemudi

Selain rumah, negara juga menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya untuk menunjang aktivitas mantan Wakil Presiden.

6. Staf pendukung

Mantan Wakil Presiden juga memiliki hak atas staf yang terdiri atas pegawai negeri untuk membantu kegiatan dan aktivitas setelah tidak lagi menjabat.

Kapan Uang Pensiun dan Fasilitas Mulai Diberikan?

Pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden tidak serta-merta berlaku hanya karena adanya pernyataan pengunduran diri.

Terdapat mekanisme pemberhentian secara resmi yang harus diselesaikan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, hak-hak tersebut mulai diberikan terhitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Dengan demikian, penetapan pemberhentian secara resmi menjadi hal penting dalam menentukan kapan hak pensiun dan fasilitas tersebut mulai berlaku.

Sampai Kapan Pensiun Mantan Wakil Presiden Diberikan?

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur mengenai berakhirnya pemberian hak pensiun.

Hak tersebut pada prinsipnya diberikan selama penerima masih hidup. Namun, pembayaran dapat dihentikan apabila mantan Presiden atau Wakil Presiden kembali diangkat menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Apabila mantan pejabat negara tersebut meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan Fasilitas Berasal dari APBN

Seluruh pembiayaan hak keuangan dan fasilitas mantan Presiden maupun Wakil Presiden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memiliki landasan hukum tersendiri dalam memberikan penghargaan dan jaminan administratif kepada mantan pemimpin negara.

Dengan demikian, apabila proses pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden ditetapkan secara resmi dan memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat, hak pensiun serta fasilitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dapat diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan.