Nama Penerima Bansos Bisa Dicoret pada 2026, Ini 10 Penyebab dan Cara Daftar Ulang agar Kembali Mendapat Bantuan

Pemerintah terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) pada 2026 untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Dalam proses pemutakhiran tersebut, nama keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya terdaftar bisa saja dicoret dari daftar penerima bantuan.

Pencoretan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perubahan kondisi ekonomi keluarga, ketidaksesuaian data kependudukan, hingga tidak lagi memenuhi persyaratan program bantuan sosial.

Kebijakan pemutakhiran data ini berkaitan dengan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.

Sejumlah program yang menggunakan data sasaran tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai program bantuan sosial lainnya.

Namun, masyarakat yang namanya tidak lagi tercantum dalam daftar penerima bansos tidak perlu langsung beranggapan bahwa mereka kehilangan kesempatan memperoleh bantuan secara permanen.

Apabila masih memenuhi persyaratan, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data, usulan kembali, maupun sanggahan melalui mekanisme resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Lantas, apa saja penyebab nama penerima bansos dicoret pada 2026 dan bagaimana cara mendaftar ulang agar kembali berpeluang mendapatkan bantuan pemerintah?

10 Penyebab Nama Penerima Bansos Dicoret pada 2026

Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan status kepesertaan seseorang dalam program bantuan sosial berubah. Berikut penjelasannya.

1. Terindikasi Terlibat Aktivitas Judi Online

Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam evaluasi penerima bantuan sosial adalah indikasi keterlibatan dalam aktivitas perjudian online.

Pemadanan data tertentu dengan informasi transaksi keuangan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bantuan pemerintah tidak disalahgunakan.

Namun, indikasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata dianggap sebagai bukti otomatis bahwa seseorang tidak layak menerima bantuan.

2. Saldo Rekening Tabungan Melebihi Rp5 Juta

Kepemilikan saldo rekening dengan akumulasi lebih dari Rp5 juta juga disebut sebagai salah satu indikator yang dapat menjadi bahan evaluasi kondisi ekonomi penerima bantuan.

Informasi mengenai rekening dan aktivitas keuangan dapat digunakan untuk membantu menggambarkan kondisi kesejahteraan keluarga.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa penilaian kelayakan bansos tidak hanya ditentukan oleh satu indikator keuangan. Kondisi ekonomi rumah tangga secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.

3. Tidak Lagi Memenuhi Komponen Penerima PKH

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga dengan komponen tertentu.

Beberapa komponen penerima PKH meliputi:

• Ibu hamil atau masa nifas.

• Anak usia dini.

• Anak yang masih menempuh pendidikan SD.

• Anak yang masih menempuh pendidikan SMP.

• Anak yang masih menempuh pendidikan SMA.

• Penyandang disabilitas berat.

• Lanjut usia sesuai ketentuan program.

Apabila komponen tersebut sudah tidak lagi terpenuhi, status kepesertaan keluarga dapat dievaluasi.

Contohnya, keluarga yang sebelumnya menerima bantuan karena memiliki anak usia sekolah mungkin mengalami perubahan kategori ketika anak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan program.

4. Ada Anggota Keluarga yang Menjadi ASN, TNI, atau Polri

Keberadaan anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri dapat memengaruhi evaluasi kelayakan penerima bantuan.