Kemnaker Tegaskan Gaji Buruh Jadi Prioritas Utama saat Perusahaan Pailit, Bank Harus Menunggu?

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pembayaran gaji atau upah pekerja yang masih tertunggak harus menjadi prioritas utama ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Ketentuan ini menjadi kabar penting bagi para pekerja yang menghadapi persoalan perusahaan bangkrut, terutama mereka yang belum menerima hak upah selama perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga akhirnya dinyatakan pailit.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa hak pekerja memiliki kedudukan istimewa atau preferen dalam proses penyelesaian kewajiban perusahaan yang dinyatakan pailit.

Dalam proses kepailitan, kurator bertugas mengelola dan membereskan aset perusahaan. Aset tersebut kemudian dapat dijual untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada para pihak yang memiliki tagihan, termasuk pekerja.

Indah menegaskan, pembayaran hak pekerja harus mengikuti urutan prioritas sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Gaji Buruh Harus Didahulukan dari Utang kepada Bank

Salah satu hal penting yang ditegaskan Kemnaker adalah posisi upah pekerja yang belum dibayarkan.

Upah atau gaji yang tertunggak memiliki tingkat prioritas paling tinggi dalam pembayaran kewajiban perusahaan pailit. Bahkan, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan tagihan kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur separatis, termasuk pihak perbankan.

Artinya, perusahaan yang dinyatakan pailit tidak boleh mengabaikan kewajiban pembayaran gaji pekerja hanya karena memiliki utang kepada bank atau kreditur lainnya.

Menurut Indah, hukum kepailitan di Indonesia telah memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak pekerja agar mereka tidak kehilangan hak atas upah akibat perusahaan mengalami kebangkrutan.

Pesangon dan Gaji Tertunggak Memiliki Urutan Berbeda

Meski sama-sama merupakan hak pekerja, Kemnaker menjelaskan bahwa upah yang belum dibayarkan dan hak pekerja lainnya memiliki urutan prioritas yang berbeda.

Selain gaji tertunggak, pekerja juga memiliki hak atas sejumlah pembayaran lain, antara lain:

1. Uang pesangon.

2. Uang penghargaan masa kerja.

3. Uang penggantian hak.

Hak-hak tersebut juga mendapatkan kedudukan istimewa dalam proses kepailitan dan didahulukan dibandingkan kreditur lainnya.

Namun, terdapat perbedaan penting. Pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berada di bawah kreditur separatis, yakni kreditur yang memegang jaminan kebendaan seperti hak gadai dan hak tanggungan.

Sementara itu, upah pekerja yang belum dibayarkan tetap memiliki kedudukan lebih tinggi, termasuk dibandingkan kreditur separatis.

Pembedaan ini penting dipahami pekerja agar mengetahui posisi masing-masing hak ketika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kepailitan.

Bagaimana Jika Perusahaan Dinyatakan Pailit?

Ketika perusahaan dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, proses pemberesan harta perusahaan dilakukan oleh kurator sesuai ketentuan hukum kepailitan.

Kurator bertugas mengelola harta pailit, melakukan pemberesan aset, serta membagikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran berdasarkan urutan prioritas yang berlaku.

Dalam proses tersebut, pekerja yang masih memiliki upah tertunggak mempunyai kedudukan khusus sebagai pihak yang haknya harus diperhatikan.

Karena itu, pekerja perlu memastikan bahwa seluruh hak yang belum dibayarkan tercatat dengan benar dalam proses pemberesan harta pailit.

Dokumen seperti perjanjian kerja, slip gaji, bukti transfer pembayaran upah, catatan tunggakan gaji, serta dokumen terkait hubungan kerja dapat membantu memperkuat bukti tagihan pekerja.

Kemnaker Ingatkan Pentingnya Perlindungan Hak Pekerja

Penegasan Kemnaker ini memberikan kepastian mengenai kedudukan hak pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.

Pekerja tidak seharusnya kehilangan hak atas gaji yang telah menjadi kewajiban perusahaan hanya karena perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Namun, perlu dipahami bahwa prioritas pembayaran tidak selalu berarti seluruh hak pekerja otomatis langsung dibayarkan. Realisasi pembayaran tetap berkaitan dengan proses pemberesan harta pailit dan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, pekerja yang menghadapi kondisi perusahaan pailit perlu aktif memastikan hak-haknya tercatat dalam proses kepailitan serta mengikuti perkembangan pemberesan aset melalui kurator.

Penegasan ini sekaligus menjadi pengingat bagi perusahaan bahwa kewajiban membayar upah merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan, bahkan ketika perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sangat sulit.

Kesimpulannya, gaji buruh yang tertunggak menempati prioritas tertinggi dalam pembayaran kewajiban perusahaan pailit, termasuk di atas tagihan kreditur pemegang jaminan kebendaan. Sementara itu, pesangon dan hak pekerja lainnya juga mendapatkan perlindungan, tetapi memiliki urutan pembayaran yang berbeda.