Nama Penerima Bansos Bisa Dicoret pada 2026, Ini 10 Penyebab dan Cara Daftar Ulang agar Kembali Mendapat Bantuan

Keberadaan anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri dapat memengaruhi evaluasi kelayakan penerima bantuan.

Hal ini berkaitan dengan penilaian kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan ketentuan sasaran program.

Karena itu, apabila terjadi perubahan status pekerjaan anggota keluarga, masyarakat perlu memastikan data kependudukan dan data sosial ekonomi telah diperbarui.

5. Kondisi Ekonomi Keluarga Sudah Membaik

Penerima bansos yang mengalami peningkatan kesejahteraan hingga tidak lagi masuk kategori keluarga yang membutuhkan dapat dikeluarkan dari kepesertaan.

Kondisi ini dikenal dengan istilah graduasi.

Graduasi merupakan proses ketika keluarga penerima manfaat dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Dengan demikian, pencoretan tidak selalu berarti adanya pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut justru menunjukkan bahwa program bantuan telah membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

6. Rekening Bantuan Mengalami Permasalahan

Masalah administrasi rekening juga dapat menyebabkan penyaluran bantuan terhambat atau status kepesertaan perlu diperiksa kembali.

Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi antara lain:

• Rekening bantuan tidak aktif.

• Terdapat ketidaksesuaian data rekening.

• Proses pembukaan rekening kolektif mengalami kendala.

• Data penerima tidak cocok dengan data perbankan.

• Rekening mengalami masalah administrasi penyaluran.

Penerima manfaat sebaiknya segera menghubungi bank penyalur atau pendamping sosial apabila menemukan kendala pada rekening bantuan.

7. Penerima Manfaat Meninggal Dunia

Apabila penerima manfaat meninggal dunia, data kepesertaan perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi keluarga sebenarnya.

Dalam situasi tertentu, bantuan dapat dievaluasi berdasarkan keberadaan anggota keluarga lain yang masih memenuhi persyaratan program.

Karena itu, keluarga perlu melaporkan perubahan data kependudukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan instansi terkait.

8. Data Kependudukan Tidak Sesuai atau Tidak Valid

Ketidaksesuaian data kependudukan merupakan salah satu masalah yang dapat memengaruhi status penerima bansos.

Contohnya:

• NIK tidak sesuai dengan data Dukcapil.

• Nama berbeda antara KTP dan KK.

• Nomor KK mengalami perubahan.

• Data anggota keluarga belum diperbarui.

• Terdapat data ganda dalam sistem.

• Alamat tempat tinggal tidak sesuai.

Ketika data tidak sinkron, sistem pemerintah dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pencocokan identitas dan menentukan status penerima.

Masyarakat disarankan memastikan data NIK dan KK sudah benar serta sesuai dengan administrasi kependudukan terbaru.

9. Penerima Berpindah Domisili

Perpindahan tempat tinggal juga dapat menyebabkan data penerima bantuan perlu diperbarui.

Misalnya, seseorang yang sebelumnya tinggal di satu desa kemudian pindah ke daerah lain, tetapi data kependudukannya belum diperbarui.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi tempat tinggal sebenarnya.

Untuk menghindarinya, masyarakat perlu memperbarui dokumen kependudukan serta melaporkan perubahan domisili kepada pemerintah setempat.

10. Memiliki Pinjaman atau Aktivitas Keuangan yang Menjadi Bahan Evaluasi

Kepemilikan pinjaman dari lembaga keuangan maupun layanan pinjaman online juga disebut sebagai salah satu informasi yang dapat diperhitungkan dalam evaluasi sosial ekonomi.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa memiliki pinjaman tidak otomatis menyebabkan seseorang kehilangan hak menerima bansos.