Panduan Penomoran Surat Dinas 2026 Sesuai Kode Klasifikasi Arsip Permendagri
Pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan di lingkungan pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
100.4 Hukum.
Contoh penggunaan:
| Jenis dokumen | Kode |
|---|---|
| Penyelenggaraan pemerintahan daerah | 100.1 |
| Koordinasi pemerintahan umum | 100.2 |
| Administrasi pemerintahan desa | 100.3 |
| Produk hukum desa | 100.3 |
| Dokumentasi hukum daerah | 100.4 |
200 – POLITIK
Digunakan untuk urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan.
-
200.1 Kesatuan Bangsa dan Politik.
-
200.2 Politik Dalam Negeri.
-
200.3 Organisasi Kemasyarakatan.
Contoh: pembinaan wawasan kebangsaan, fasilitasi partai politik, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
300 – KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Digunakan untuk urusan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
-
300.1 Satuan Polisi Pamong Praja.
-
300.2 Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan.
Contoh: penegakan Perda, kegiatan Linmas, penanganan bencana, dan kegiatan pemadam kebakaran.
400 – KESEJAHTERAAN RAKYAT
Digunakan untuk urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kesejahteraan rakyat.
-
400.1 Pembangunan Daerah Tertinggal.
-
400.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
-
400.3 Pendidikan.
-
400.4 Keolahragaan.
-
400.5 Kepemudaan.
-
400.6 Kebudayaan.
-
400.7 Kesehatan.
-
400.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
-
400.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
-
400.10 Sosial.
-
400.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
-
400.12 Agama dan Kepercayaan.
-
400.13 Transmigrasi.
-
400.14 Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
Contoh: administrasi pendidikan, pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kepemudaan.
500 – PEREKONOMIAN
Digunakan untuk urusan perdagangan, koperasi, pertanian, perikanan, industri, investasi, pariwisata, perhubungan, dan komunikasi.
-
500.1 Ketahanan Pangan.
-
500.2 Perdagangan.
-
500.3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
-
500.4 Kehutanan.
-
500.5 Kelautan dan Perikanan.
-
500.6 Pertanian.
-
500.7 Perindustrian.
-
500.8 Penanaman Modal.
-
500.9 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
-
500.10 Energi dan Sumber Daya Mineral.
-
500.11 Perhubungan.
-
500.12 Komunikasi dan Informatika.
-
500.13 Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.
Contoh: kegiatan ketahanan pangan desa, pembinaan UMKM, pengembangan pertanian, dan promosi pariwisata.
600 – PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
Digunakan untuk urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup, dan tenaga kerja.
-
600.1 Pekerjaan Umum.
-
600.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
-
600.3 Penataan Ruang.
-
600.4 Lingkungan Hidup.
-
600.5 Tenaga Kerja.
Contoh: pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pemeliharaan bangunan, pengelolaan sampah, dan pelatihan tenaga kerja.
700 – PENGAWASAN
Digunakan untuk dokumen pengawasan internal dan eksternal.
-
700.1 Pengawasan Internal.
-
700.2 Pengawasan Eksternal.
Contoh: program kerja pengawasan tahunan, laporan hasil pemeriksaan, audit internal, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan.
800 – KEPEGAWAIAN
Digunakan untuk administrasi sumber daya manusia aparatur dan pendidikan serta pelatihan.
-
800.1 Sumber Daya Manusia Aparatur.
-
800.2 Pendidikan dan Pelatihan.
Beberapa rincian yang sering digunakan:
| Jenis dokumen | Kode |
|---|---|
| Pengadaan CPNS/PPPK | 800.1.1 |
| Mutasi dan kepangkatan | 800.1.2 |
| Pengembangan karier | 800.1.3 |
| Penilaian kinerja | 800.1.4 |
| Kesejahteraan pegawai | 800.1.5 |
| Disiplin dan pemberhentian | 800.1.6 |
| Administrasi pegawai | 800.1.11 |
| Surat Perintah Tugas | 800.1.11.1 |
| Pendidikan dan pelatihan | 800.2 |
900 – KEUANGAN
Digunakan untuk dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pendapatan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
-
900.1.1 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.
-
900.1.2 Pelaksanaan Anggaran.
-
900.1.3 Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan.
-
900.1.4 Pendapatan Daerah.
-
900.1.5 Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan.
-
900.1.6 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Vicky Potabuga
Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.
Reaksi Anda
Komentar
Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Berita Terkait