Breaking

Selamat datang di Bungko News - Portal Berita Terkini

Bungko News Logo BungkoNews Portal Berita

Panduan Penomoran Surat Dinas 2026 Sesuai Kode Klasifikasi Arsip Permendagri

Berita Oleh Vicky Potabuga Kamis, 12 November 2026 · 16:20 WIB 33 dibaca

Pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan di lingkungan pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Panduan Penomoran Surat Dinas 2026 Sesuai Kode Klasifikasi Arsip Permendagri
Panduan Penomoran Surat Dinas 2026 Sesuai Kode Klasifikasi Arsip Permendagri — Padahal, kode klasifikasi harus mencerminka...
Bagikan:
  • 100.4 Hukum.

  • Contoh penggunaan:

    Jenis dokumen Kode
    Penyelenggaraan pemerintahan daerah 100.1
    Koordinasi pemerintahan umum 100.2
    Administrasi pemerintahan desa 100.3
    Produk hukum desa 100.3
    Dokumentasi hukum daerah 100.4

    200 – POLITIK

    Digunakan untuk urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan.

    • 200.1 Kesatuan Bangsa dan Politik.

    • 200.2 Politik Dalam Negeri.

    • 200.3 Organisasi Kemasyarakatan.

    Contoh: pembinaan wawasan kebangsaan, fasilitasi partai politik, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

    300 – KEAMANAN DAN KETERTIBAN

    Digunakan untuk urusan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

    • 300.1 Satuan Polisi Pamong Praja.

    • 300.2 Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan.

    Contoh: penegakan Perda, kegiatan Linmas, penanganan bencana, dan kegiatan pemadam kebakaran.

    400 – KESEJAHTERAAN RAKYAT

    Digunakan untuk urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kesejahteraan rakyat.

    • 400.1 Pembangunan Daerah Tertinggal.

    • 400.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    • 400.3 Pendidikan.

    • 400.4 Keolahragaan.

    • 400.5 Kepemudaan.

    • 400.6 Kebudayaan.

    • 400.7 Kesehatan.

    • 400.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

    • 400.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

    • 400.10 Sosial.

    • 400.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

    • 400.12 Agama dan Kepercayaan.

    • 400.13 Transmigrasi.

    • 400.14 Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.

    Contoh: administrasi pendidikan, pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kepemudaan.

    500 – PEREKONOMIAN

    Digunakan untuk urusan perdagangan, koperasi, pertanian, perikanan, industri, investasi, pariwisata, perhubungan, dan komunikasi.

    • 500.1 Ketahanan Pangan.

    • 500.2 Perdagangan.

    • 500.3 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

    • 500.4 Kehutanan.

    • 500.5 Kelautan dan Perikanan.

    • 500.6 Pertanian.

    • 500.7 Perindustrian.

    • 500.8 Penanaman Modal.

    • 500.9 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    • 500.10 Energi dan Sumber Daya Mineral.

    • 500.11 Perhubungan.

    • 500.12 Komunikasi dan Informatika.

    • 500.13 Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan.

    Contoh: kegiatan ketahanan pangan desa, pembinaan UMKM, pengembangan pertanian, dan promosi pariwisata.

    600 – PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

    Digunakan untuk urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, lingkungan hidup, dan tenaga kerja.

    • 600.1 Pekerjaan Umum.

    • 600.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

    • 600.3 Penataan Ruang.

    • 600.4 Lingkungan Hidup.

    • 600.5 Tenaga Kerja.

    Contoh: pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pemeliharaan bangunan, pengelolaan sampah, dan pelatihan tenaga kerja.

    700 – PENGAWASAN

    Digunakan untuk dokumen pengawasan internal dan eksternal.

    • 700.1 Pengawasan Internal.

    • 700.2 Pengawasan Eksternal.

    Contoh: program kerja pengawasan tahunan, laporan hasil pemeriksaan, audit internal, dan tindak lanjut temuan pemeriksaan.

    800 – KEPEGAWAIAN

    Digunakan untuk administrasi sumber daya manusia aparatur dan pendidikan serta pelatihan.

    • 800.1 Sumber Daya Manusia Aparatur.

    • 800.2 Pendidikan dan Pelatihan.

    Beberapa rincian yang sering digunakan:

    Jenis dokumen Kode
    Pengadaan CPNS/PPPK 800.1.1
    Mutasi dan kepangkatan 800.1.2
    Pengembangan karier 800.1.3
    Penilaian kinerja 800.1.4
    Kesejahteraan pegawai 800.1.5
    Disiplin dan pemberhentian 800.1.6
    Administrasi pegawai 800.1.11
    Surat Perintah Tugas 800.1.11.1
    Pendidikan dan pelatihan 800.2

    900 – KEUANGAN

    Digunakan untuk dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pendapatan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

    • 900.1.1 Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

    • 900.1.2 Pelaksanaan Anggaran.

    • 900.1.3 Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan.

    • 900.1.4 Pendapatan Daerah.

    • 900.1.5 Pengelolaan Kas dan Perbendaharaan.

    • 900.1.6 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

    Bungko News

    Vicky Potabuga

    Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.

    Reaksi Anda

    Komentar

    Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.

    Berita Terkait

    Menemukan kesalahan? Laporkan koreksi.