Pemerintah resmi mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial mulai tahun 2026.
Penentuan penerima tidak lagi hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama, melainkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam sistem baru ini, status Desil menjadi penentu utama.
Masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 4 menjadi prioritas mutlak untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900.000.
BLT Kesra Rp900.000 sendiri merupakan bantuan tambahan di luar PKH dan BPNT reguler, yang diberikan sekaligus untuk alokasi 3 bulan Oktober, November, Desember masing-masing Rp300.000 per bulan.
Sasaran program ini mencapai 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Syarat utamanya adalah terdaftar dalam desil 1 hingga desil 4 di DTSEN.
Lantas, bagaimana pemerintah menentukan sebuah keluarga masuk Desil 1, 2, 3, 4, atau 5?
Berdasarkan informasi resmi, penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan.
BPS menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT) dengan sekitar 29 indikator utama.
Berikut 7 indikator paling menentukan yang wajib dipahami:
1. Kondisi dan Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal
Ini adalah indikator paling kasat mata dalam verifikasi lapangan.
Petugas menilai status kepemilikan apakah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, atau menumpang, serta kondisi fisik bangunan.
Yang dinilai meliputi luas lantai per kapita, jenis lantai (tanah, semen, keramik), jenis dinding (bambu, kayu, bata), jenis atap, sumber penerangan utama, sumber air minum, dan fasilitas buang air besar.
Rumah dengan lantai tanah, dinding bambu, dan tidak memiliki jamban pribadi akan memiliki skor kemiskinan lebih tinggi dan berpotensi masuk Desil 1. Sebaliknya, rumah permanen dengan luas layak akan terdorong ke desil atas.
2. Pekerjaan dan Status Ketenagakerjaan Kepala Keluarga serta Anggota Keluarga
BPS tidak hanya melihat berapa penghasilan, tapi jenis pekerjaannya.
Pekerjaan anggota keluarga menjadi variabel kunci.
Keluarga dengan kepala keluarga tidak bekerja, pekerja serabutan, buruh harian lepas, petani gurem, atau pekerja informal tanpa penghasilan tetap akan mendapat skor lebih rendah.
Jika ada anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN, atau karyawan tetap dengan gaji UMR ke atas, sistem DTSEN akan secara otomatis menaikkan desil keluarga tersebut, bahkan jika di lapangan kondisinya masih sulit.
3. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga
Tingkat pendidikan serta pekerjaan anggota rumah tangga menjadi salah satu penentu desil.
Semakin rendah rata-rata pendidikan dalam satu KK, semakin tinggi kerentanannya.
Keluarga di mana kepala keluarga tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah, serta memiliki anak usia sekolah yang putus sekolah, akan diprioritaskan.
Hal ini berkaitan langsung dengan program PKH komponen pendidikan.
Pemerintah juga menilai akses keluarga ke layanan pendidikan.
4. Jumlah Anggota Rumah Tangga dan Jumlah Tanggungan
Semakin banyak jumlah orang dalam satu Kartu Keluarga dengan tanggungan tidak produktif, semakin besar beban ekonomi.
Indikator ini menghitung jumlah tanggungan termasuk balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.
Akses keluarga ke layanan dan adanya anggota keluarga yang rentan seperti lansia dan anak-anak menjadi perhitungan.
Keluarga dengan 5-6 anggota yang hanya ditopang 1 pencari nafkah hampir pasti masuk Desil 1-2.
5. Kepemilikan Aset Berharga
Pemerintah menilai kepemilikan aset seperti tanah, sawah, kendaraan bermotor, emas, ternak, dan tabungan.
Penentuan desil dilakukan berdasarkan variabel sosial ekonomi, seperti aset, kondisi rumah, pendidikan dan pekerjaan.
Kepemilikan motor lebih dari satu, mobil, tanah luas di atas 500m2, atau sawah produktif akan membuat sistem membaca keluarga tersebut mampu.
Bahkan kepemilikan BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1 atau kelas 2 atas nama salah satu anggota keluarga menyebabkan nilai desil seluruh anggota dalam satu KK ikut naik.
6. Pengeluaran, Daya Listrik, dan Pola Konsumsi Rumah Tangga
Sistem DTSEN kini terintegrasi dengan data PLN dan perbankan.
Konsumsi daya listrik pascabayar di atas 900 VA non-subsidi dibaca sistem sebagai indikator kemampuan ekonomi, meski tagihan dibayar secara urunan bersama penghuni lain.
Rumah tangga dengan daya listrik 1300 VA, 2200 VA, penggunaan internet pascabayar, dan tagihan air tinggi akan otomatis terdorong ke Desil 5 ke atas.
BPS menjelaskan bahwa desil memberikan gambaran realistik mengenai daya beli rumah tangga dan menjadi tolok ukur nasional.
7. Kepemilikan Jaminan Sosial dan Kondisi Kesehatan
Status kepemilikan jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), PBI-JKN, serta kondisi kesehatan anggota keluarga juga menjadi penentu.
Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi dan akses keluarga ke layanan kesehatan.
Keluarga yang sudah terdaftar sebagai penerima PBI-JK, memiliki anggota dengan penyakit kronis, disabilitas, atau tidak memiliki jaminan kesehatan mandiri akan diprioritaskan.
Klasifikasi 5 Desil Prioritas dan Hak Bantuannya
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 dan DTSEN, pembagian desil adalah sebagai berikut:
Desil 1: 10% terbawah - Sangat miskin/miskin ekstrem, prioritas utama PKH, BPNT, BLT Kesra, PBI-JK, KIP
Desil 2: 10-20% terbawah - Miskin, berhak atas KIP, Raskin, dan KIS
Desil 3: 20-30% terbawah - Hampir miskin, diprioritaskan untuk Raskin dan KIS
Desil 4: 30-40% terbawah - Rentan miskin, berpotensi menerima KIS dan BLT Kesra
Desil 5: 40-60% - Menengah bawah, berpeluang mendapat subsidi upah dan statusnya terbatas tergantung verifikasi
Kebijakan terbaru menegaskan, mulai Triwulan pertama 2026, penerima Program Sembako (BPNT) diprioritaskan untuk Desil 1–4, sedangkan sebelumnya Desil 1-5 masih menerima.
Artinya keluarga dalam Desil 5 tidak lagi berhak menerima BPNT dan akan digantikan oleh keluarga Desil 1-4 hasil usulan desa.
Kriteria untuk PKH tetap sama, yaitu hanya untuk Desil 1–4.
Pemerintah memprioritaskan penyaluran bansos kepada Desil 1 sampai 4 sebagai kelompok sangat miskin hingga rentan yang menjadi prioritas utama.
Mengapa Desil Bisa Berubah?
Pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh Kemensos dan pemerintah daerah, kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh BPS.
Karena sistem menggabungkan banyak sumber data: kependudukan, aset, listrik, hingga aktivitas ekonomi, desil bisa naik meski kondisi nyata tidak berubah signifikan.
Penyebab umum desil naik tiba-tiba adalah data pekerjaan lama belum diperbarui, daya listrik tercatat tinggi, atau ada anggota KK yang terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri kelas 1-2.
Cara Cek dan Sanggah Desil Secara Mandiri
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status desil dan kepesertaan bansos secara mandiri melalui kanal resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial.
- Via Website: Buka cekbansos.kemensos.go.id, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan nama sesuai KTP.
- Via Aplikasi: Download Aplikasi Cek Bansos di Play Store, buat akun, dan lihat menu Profil untuk melihat detail desil dan status DTSEN Anda.
- Via Desa/Kelurahan: Jika data tidak sesuai, ajukan sanggah melalui operator SIKS-NG Desa atau Dinas Sosial dengan membawa KTP, KK, dan bukti kondisi rumah terbaru. Usulan akan diverifikasi ulang oleh pendamping sosial.
Dengan sistem data baru, bansos tahun ini dijanjikan lebih transparan dan tepat sasaran.
Pastikan data kependudukan, pekerjaan, dan daya listrik di rumah Anda sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya agar bantuan PKH dan BLT Kesra Rp900.000 tidak terlewat.
