Bungko News – Wacana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite kembali mencuat pada pertengahan 2026.
Pemerintah dikabarkan akan memperketat penyaluran Pertalite dan Solar dengan acuan baru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan.
Lantas, apa itu desil bansos dan bagaimana cara mengeceknya?
Isu ini menguat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tetap mempertahankan subsidi untuk Pertalite dan B50, namun menyiapkan stimulus dan pengetatan sasaran untuk kelompok menengah bawah.
"Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan jenis Pertalite dan B50. Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah," kata Airlangga usai rapat Dewan Pengawas Danantara di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Pernyataan tersebut diperkuat dengan kebijakan penyaluran bantuan sosial tahun 2026 yang kini menjadikan desil sebagai indikator utama.
Benarkah Pertalite Dibatasi? Dua Skenario yang Beredar
Hingga Juni 2026, Pertamina masih membantah adanya larangan total pembelian Pertalite berdasarkan kapasitas mesin di atas 1.400 cc. Namun, ada dua pembatasan yang sudah dan akan diterapkan:
1. Pembatasan Volume Harian
Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan diterapkan selama dua bulan ke depan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang di Timur Tengah.
Dalam beleid tersebut, untuk kendaraan bermotor roda empat baik perseorangan maupun angkutan umum, Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
2. Pembatasan Berbasis Desil Kesejahteraan
Ini adalah wacana jangka panjang yang paling krusial.
Pemerintah melalui BPH Migas tengah merevisi Perpres 191 Tahun 2014.
Anggota Komite BPH Migas menyebut jika pembatasan disahkan, hanya mobil dengan kapasitas di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 150 cc yang boleh menggunakan Pertalite.
Skenario terbaru menghubungkannya dengan data DTSEN, di mana hanya pemilik kendaraan yang terdaftar dalam Desil 1-4 yang berhak membeli Pertalite dengan harga subsidi, sementara Desil 5 ke atas diarahkan ke Pertamax dan BBM non-subsidi lainnya.
Meski belum final, sinyalnya sudah jelas: pembelian Pertalite tidak akan lagi bebas seperti sekarang.
Sistem MyPertamina dengan QR Code akan terintegrasi dengan NIK dan data desil.
