JAKARTA – Pemerintah secara resmi mengatur sejumlah larangan ketat yang wajib dipatuhi oleh seluruh lulusan CPNS dan PPPK 2024.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2024, yang menjadi pedoman hukum bagi calon Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelanggaran terhadap larangan ini tidak hanya berisiko gugur dalam seleksi, tetapi juga dapat dikenai sanksi administratif yang berat, termasuk larangan mengikuti seleksi ASN di masa mendatang.
Larangan Pemilihan Formasi: Hanya Satu Jalur Diperbolehkan
Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024, pelamar hanya diperbolehkan memilih satu jenis pengadaan ASN dalam satu tahun anggaran yang sama.
Artinya, peserta wajib menentukan pilihan sejak awal, apakah akan mengikuti seleksi CPNS atau PPPK.
Tidak diperkenankan mendaftar untuk keduanya secara bersamaan.
Aturan ini diterapkan untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, transparan, dan efisien, serta menghindari potensi konflik kepentingan atau penumpukan pelamar di jalur yang sama.
Larangan Keras terhadap Kecurangan
Selain larangan dalam pemilihan formasi, pemerintah juga memberlakukan sanksi tegas bagi pelamar yang terbukti melakukan kecurangan di setiap tahapan seleksi.
Pasal 50 PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 secara tegas menyatakan:
- Pelamar dilarang membantu dan melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. - Jika terbukti melakukan kecurangan, pelamar akan dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN berikutnya. - Bentuk kecurangan yang dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).Kecurangan yang dimaksud dapat berupa pemalsuan dokumen, joki saat ujian, kolusi dengan panitia, atau tindakan manipulatif lainnya yang merugikan integritas proses seleksi.
Sanksi dan Konsekuensi
Pelanggaran atas larangan-larangan ini berpotensi mengakibatkan sanksi administratif yang berat.
Selain langsung dinyatakan gugur, pelamar juga bisa diblokir untuk mengikuti seleksi ASN di kemudian hari.
Pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.
PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 menjadi landasan utama pengaturan larangan-larangan ini.
Selain itu, Surat Kepala BKN Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024.
“Reformasi birokrasi harus diawali dari proses rekrutmen yang bersih dan transparan.
Dengan aturan ini, kami harapkan hanya calon ASN yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang lolos seleksi,” ujar salah satu pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, seperti dikutip dari berbagai sumber.
Kesimpulan
Bagi seluruh lulusan CPNS dan PPPK 2024, pemahaman dan kepatuhan terhadap larangan-larangan ini adalah kewajiban mutlak.
Pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelanggar, demi menjaga marwah dan kualitas aparatur sipil negara di Indonesia.
Calon ASN diimbau untuk membaca dengan seksama seluruh ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat menggugurkan diri sendiri.
***
