Setelah dicetak, kontrak tersebut akan ditandatangani oleh para pegawai dan dilengkapi dengan meterai sebagai bagian dari prosedur administrasi resmi.
“Jadi setelah kontrak nanti kita print out, kita nantikan itu dipasang meterai ya Bapak Ibu,” jelas pejabat Kementan, menekankan pentingnya kelengkapan administrasi untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen.
Proses penandatanganan ini akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga status kepegawaian PPPK tetap terjamin dan sah secara hukum.
Tidak Ada Kekosongan Status, Transisi Berjalan Mulus
Salah satu poin krusial dari kebijakan ini adalah jaminan tidak adanya kekosongan status.
Dengan kontrak baru yang langsung berlaku per 1 Januari 2026, seluruh PPPK akan tetap berstatus aktif tanpa mengalami masa tunggu atau jeda.
Hal ini penting untuk menjaga stabilitas kerja dan administrasi kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah.
Kebijakan ini juga selaras dengan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mendorong seluruh instansi untuk menuntaskan penerapan manajemen talenta ASN, termasuk PPPK, pada awal 2026.
Meskipun hingga berita ini diturunkan belum ada pengumuman resmi tertulis dari BKN atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pernyataan dari pejabat Kementan ini menjadi acuan penting bagi para pegawai.