Hingga awal 2024, pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK, dengan target mencapai 1 juta.
“Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok,” kata Wijaya.
PGRI juga menyoroti fakta nyata pengabdian guru di daerah terpencil.
Di Sigi, Sulawesi Tengah, misalnya, guru SMPN 16 harus mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik.
Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu demi mengajar murid-muridnya.
“Kalau mau disebut beban negara, dan yang patut disebut sebagai beban negara adalah mereka yang memakan dan menghabiskan uang negara tanpa tanggung jawab, seperti para koruptor,” tegas Wijaya.
PGRI pun mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik.
Mereka berharap kebijakan lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat undang-undang.
***
