Setelah Satu Dekade UU Desa, Status Kepegawaian Perangkat Desa dan PPPK Apakah Sama?

Jakarta – Sepuluh tahun pemberlakuan Undang-Undang Desa belum juga menjawab teka-teki status kepegawaian perangkat desa.

Berbeda dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa justru berada di luar struktur tersebut, meski fungsi pelayanan mereka ujung tombak pemerintah di tingkat akar rumput .

⚖️ Dasar Hukum yang Mengatur

Status kepegawaian di Indonesia, termasuk perangkat desa dan PPPK, memiliki landasan hukum yang berbeda dan terpisah.

1. PPPK:

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 .

PPPK bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) membentuk komponen ASN .

2. Perangkat Desa:

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 .

Berdasarkan UU ASN, perangkat desa tidak termasuk dalam kategori PNS maupun PPPK .

👥 Perbedaan Status dan Hubungan Kerja

Perbedaan mendasar terletak pada status kepegawaian dan pihak yang memiliki kewenangan pengangkatan.

1. PPPK

Adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan tugas profesional dalam jabatan tertentu .

Statusnya jelas sebagai bagian dari aparatur negara.

2. Perangkat Desa

Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari warga desa setempat .

Mereka merupakan unsur pembantu kepala desa dan bertanggung jawab langsung kepadanya, bukan sebagai pegawai pemerintah pusat/daerah dalam struktur ASN .

🕒 Pola Kerja dan Tanggung Jawab

Perbedaan status juga membawa konsekuensi pada pola kerja dan akuntabilitas.

1. PPPK

Umumnya bekerja dengan jam dinas yang terbatas dan memiliki tanggung jawab vertikal kepada atasan dan hierarki lembaga pemerintah di atasnya .