Program revitalisasi sekolah juga digencarkan secara signifikan.
Pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan sekitar 17.000 sekolah di berbagai daerah.
Pada tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan dengan target mencapai 70.000 sekolah yang akan direnovasi.
Presiden menargetkan pada akhir 2028, semua sekolah di Indonesia akan diperbaiki.
“Tahun yang lalu kita, anggaran ini sekitar 17.000 sekolah seluruh Indonesia.
Tapi anggaran 26, kita akan perbaiki 70.000 sekolah seluruh Indonesia.
Tahun depan saya akan usahakan keras minimal 100.000 tambahan sekolah.
Jadi saya perhitungkan akhir 2028, semua sekolah di Indonesia sudah akan kita perbaiki,” ujar Presiden saat meninjau hasil renovasi SMAN 1 Cilacap.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.
“Pendidikan, pangan, energi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat miskin adalah lima prioritas utama Presiden Prabowo.
Bagi beliau, pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa,” kata Qodari.
Selain revitalisasi fisik sekolah, digitalisasi pembelajaran juga menjadi prioritas untuk mewujudkan “Pendidikan Next Level.” Melalui panel datar interaktif dan materi pembelajaran digital, pemerintah ingin memastikan siswa di wilayah terpencil mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan di kota besar.
“Dengan teknologi digital, anak-anak di pelosok bisa belajar dengan materi terbaik, baik lewat internet maupun media offline seperti flashdisk,” ujar Qodari.
Catatan Akhir: Jalan Panjang Menuju Kesejahteraan Guru
Pernyataan Presiden Prabowo yang blak-blakan tentang kebocoran kekayaan negara sebagai penyebab kecilnya gaji guru dan ASN membuka mata publik tentang kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa.
Di satu sisi, ada pengakuan jujur dari pemimpin tertinggi bahwa sistem yang selama ini berjalan tidak berpihak pada kesejahteraan pelayan publik.
Di sisi lain, pemerintah menunjukkan komitmen nyata melalui peningkatan anggaran pendidikan, program revitalisasi sekolah, dan langkah tegas memberantas underinvoicing serta kebocoran devisa.
Namun, tuntutan nyata dari para guru di lapangan tetap harus didengar.
Masih ada guru honorer dengan gaji Rp200 ribu per bulan.
Masih ada guru PPPK paruh waktu yang tidak menerima gaji berbulan-bulan.
Masih ada guru madrasah swasta yang menuntut kesetaraan.
Semua ini menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Prabowo pernah menyebut para guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa.” Kini, saatnya kata-kata itu diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan berdampak.
Komitmen yang sudah ditunjukkan—baik melalui pengakuan terbuka di depan DPR, peningkatan alokasi anggaran, maupun langkah-langkah perbaikan tata kelola ekonomi—memberi secercah harapan bahwa masa depan kesejahteraan guru dan ASN di Indonesia dapat lebih baik.
Sebagaimana disampaikan Kepala Staf Kepresidenan: “Guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Negara harus memberikan kepastian status, karier, dan kesejahteraan secara setara bagi seluruh guru.” Seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, DPR, dan masyarakat—harus bahu-membahu memastikan bahwa “pahlawan tanpa tanda jasa” itu akhirnya mendapatkan penghormatan yang layak, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan.
