Bansos Ditambah, Bukan Dikurangi
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen untuk tidak mengurangi jumlah bansos.
Sebaliknya, pemerintah akan menambah bantuan bagi mereka yang benar-benar berhak menerimanya.
"Tidak akan ada bansos yang dikurangi, tapi malah akan ditambah untuk mereka yang benar-benar berhak," tegas Gus Ipul.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat program-program bansos, termasuk program permakanan untuk lansia terlantar di atas 75 tahun dan program permakanan dua kali sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas.
Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu arahan penting dari Presiden Prabowo adalah penekanan pada program pemberdayaan masyarakat.
Gus Ipul menjelaskan bahwa bansos bersifat sementara, sementara pemberdayaan adalah solusi jangka panjang.
"Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kami dapat arahan Presiden agar kita juga memperkuat pemberdayaan ini," kata Gus Ipul.
Dengan pemberdayaan yang diperkuat, diharapkan setiap tahun akan ada graduasi atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang naik kelas secara terukur.
Program pemberdayaan ini akan melibatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Temuan 1,9 Juta KPM Tak Memenuhi Syarat
Kementerian Sosial telah melakukan ground check terhadap 12 juta KPM.
Hasilnya, sebanyak 1,9 juta KPM dinyatakan tidak memenuhi syarat dan bansosnya akan dialihkan kepada yang lebih berhak.
"Untuk mengetahui profil rekening penerima bansos, kami atas izin presiden melangkah dan bekerja sama dengan PPATK. Di sanalah kita menemukan lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi main judi," ungkap Gus Ipul.
Temuan lainnya adalah adanya penerima bansos yang mengaku sebagai anggota DPRD, anggota DPR, anggota TNI, anggota Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.
