Jika pemutusan kontrak PPPK dilakukan secara masif, dampaknya tidak hanya pada pegawai, tetapi juga pada kualitas layanan publik.
PPPK selama ini menjadi tulang punggung sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemecatan massal berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
Pemerintah Daerah Mulai Evaluasi Kontrak PPPK
Di lapangan, sejumlah pemerintah daerah dilaporkan mulai mengevaluasi kontrak PPPK.
Bahkan ada kekhawatiran nyata di kalangan pegawai yang baru saja diangkat, karena terancam kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat.
Banyak PPPK yang mengaku cemas, terutama mereka yang sebelumnya telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga honorer sebelum akhirnya diangkat secara resmi.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ada keputusan nasional yang secara resmi menetapkan pemecatan massal PPPK secara menyeluruh.
Benarkah Demi Efisiensi dan Program MBG?
Isu yang berkembang menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk MBG.
Namun, para pengamat menilai persoalan utamanya bukan semata program baru, melainkan ketidaksiapan fiskal daerah dalam menanggung beban gaji ASN yang meningkat.
Dengan kata lain, masalah ini lebih kompleks dan berkaitan dengan struktur anggaran, bukan hanya pengalihan dana ke satu program tertentu.
