1. Kemampuan Keuangan Desa (APBDes)
Desa dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) besar dan Alokasi Dana Desa (ADD) mencukupi mampu memberikan gaji di atas standar. Sumber pendanaan utama berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
Bupati/wali kota memiliki kewenangan menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Kabupaten Ponorogo, Kendal, dan Manggarai Barat telah mengeluarkan Perbup khusus tahun 2026 yang mengatur besaran gaji perangkat desa, termasuk kepala dusun.
3. Variasi Tunjangan
Beberapa kabupaten seperti Bima memberikan tunjangan yang cukup besar (Rp400.000 untuk kepala dusun), sementara daerah lain mungkin tidak memberikan tunjangan sama sekali.
4. Tambahan Penghasilan dari Kegiatan Desa
Kepala desa dan perangkat desa juga berpotensi memperoleh penghasilan tambahan dari:
-
Tunjangan Hari Raya (THR): Untuk perangkat desa lainnya, THR berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta
-
Gaji ke-13 dan ke-14: Beberapa daerah mulai menganggarkannya
-
Honorarium kegiatan desa dan proyek pembangunan
✅ Kesimpulan: Mana yang Lebih Tinggi?
Berdasarkan data dan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:
❌ Dari Gaji Pokok: Sama dengan Kaur/Kasi, Lebih Rendah dari Sekdes dan Kades
Jika hanya melihat gaji pokok (siltap) minimal nasional, Kepala Dusun setara dengan Kaur dan Kasi (sama-sama Rp2.022.200), tetapi lebih rendah dari Sekretaris Desa (Rp2.224.420) dan Kepala Desa (Rp2.426.640).
❌ Dari Total Penghasilan: Tetap Lebih Rendah dari Sekdes dan Kades
Setelah ditambah tunjangan, kepala dusun (total sekitar Rp2,6 juta) tetap lebih rendah dari sekdes (sekitar Rp2,9 juta) dan kepala desa (sekitar Rp3,2 juta) — meskipun selisihnya tidak terlalu besar.
✅ Namun, Bisa Setara atau Lebih Tinggi di Daerah Tertentu
Di daerah dengan kemampuan fiskal besar, gaji kepala dusun bisa lebih tinggi dari sekdes di daerah lain, atau bahkan mendekati gaji kepala desa. Contohnya di Kabupaten Bima, total penghasilan kepala dusun mencapai Rp2,4 juta — tidak terlalu jauh dari sekdes di daerah tetangga.
Jadi, jawaban untuk pertanyaan "mana yang lebih tinggi?" tergantung pada:
-
Secara nasional: Gaji Kepala Desa (tertinggi) > Sekretaris Desa > Kepala Dusun / Kaur / Kasi (terendah)
-
Secara lokal: Bervariasi tergantung kebijakan daerah dan kemampuan APBDes.
📝 Pesan Penting untuk Kepala Dusun
-
Perjuangkan kesejahteraan melalui musyawarah desa dalam penyusunan APBDes. Seluruh komponen gaji dan tunjangan dianggarkan dalam APBDes dan disepakati bersama.
-
Manfaatkan penghasilan tambahan yang sah seperti honor kegiatan desa, THR, dan gaji ke-13 — selama dianggarkan dan disepakati.
-
Pastikan data kependudukan lengkap karena tunjangan keluarga (istri/anak) hanya diberikan jika data terdaftar dengan benar.
-
Bersuara melalui asosiasi perangkat desa untuk mendorong revisi regulasi yang lebih adil. Beban kerja kepala dusun yang langsung bersentuhan dengan masyarakat nyatanya selama ini kurang diimbangi dengan kompensasi yang memadai.
-
Waspadai hoaks! Jangan mudah percaya isu kenaikan gaji besar-besaran tanpa sumber resmi dari pemerintah.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang struktur gaji ini, diharapkan tidak ada lagi persepsi keliru yang berkembang di masyarakat dan kepala dusun dapat memperjuangkan haknya secara lebih terarah.
