JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah mulai menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada Agustus 2025 sebagai bagian dari upaya percepatan target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Program Keluarga Harapan (PKH) plus, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga berbagai bansos daerah seperti di Jawa Timur dan DKI Jakarta telah dicairkan untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Penyaluran bansos ini merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat maupun daerah sebagai bagian dari komitmen mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2025.
Berbagai program bansos baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini mulai dirasakan manfaatnya oleh jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Bansos Pusat: PKH, BPNT, dan Atensi YAPI Tahap 3
Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai pencairan bansos tahap ketiga tahun 2025.
Berdasarkan informasi dari Radar Bogor, per 22 Agustus 2025, penyaluran BPNT tahap ketiga yang mencakup periode Juli hingga September 2025 telah memasuki fase "proses cek rekening", menandakan dana akan segera tersalurkan.
"Dana BPNT tahap tiga saat ini sedang diverifikasi melalui pengecekan rekening.
Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap penerima menerima bantuan secara tepat dan aman," demikian dilaporkan Radar Bogor (22/8/2025).
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah memasuki tahap pencairan.
Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 untuk periode tiga bulan (Juli-September 2025).
Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap hingga akhir Agustus dan bahkan berlanjut ke awal September, tergantung pada wilayah dan proses verifikasi data di masing-masing daerah.
Bantuan Atensi Yatim Piatu (Atensi YAPI) menjadi bansos pertama yang proses pencairannya sudah dimulai.
"Nama-nama penerima bantuan Atensi YAPI sudah terdaftar di SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation).
Status 'berhasil cek rekening' dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengindikasikan bahwa dana telah siap disalurkan," lapor Flores Pikiran Rakyat (8/8/2025).
Bansos Jawa Timur: Rp4,9 Miliar untuk Sidoarjo
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bansos senilai Rp4,9 miliar untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa penyaluran bansos ini merupakan titik ke-27 dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang akan menerima bantuan serupa.
"Ya kawan-kawan, ini titik ke-27 dari 38 kabupaten/kota.
Alhamdulillah, kita hampir rampung menyalurkan bansos.
Harapan kami tentu agar semua bantuan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Khofifah di Sidoarjo, Jumat (22/8/2025), seperti dilansir Detik.com.
Bansos yang berasal dari Dinas Sosial Jatim tersebut terbagi untuk beberapa kategori penerima, antara lain:
- Program Keluarga Harapan (PKH) Plus: Rp1,21 miliar untuk 608 keluarga penerima manfaat (KPM) - Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD): Rp280 juta untuk 78 orang - BLT Pekerja Rokok: Rp1,39 miliar untuk 1.057 buruh - Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP): Rp3 juta per orang untuk 195 orang - Bantuan Mobilitas Lansia: Rp57 juta untuk 14 penerima - Tali Asih Pilar Sosial: Rp431 juta untuk 114 orang
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim juga menyalurkan bansos sebesar Rp920 juta untuk sembilan desa, meliputi BUMDes, Desa Berdaya, dan Desa Jatim Sejahtera (JAWARA).
Sementara dari BUMD Pemprov Jatim disalurkan Zakat Produktif Rp25 juta untuk 50 orang penerima manfaat.
Khofifah menekankan bahwa bansos ini tidak hanya bersifat karitatif (bantuan hidup), tetapi juga pemberdayaan.
"Salah satunya adalah Program KIP Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif), yang menyasar kelompok rentan seperti ibu tunggal dan warga yang kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga," jelasnya.
Bansos DKI Jakarta: PKD untuk 56.351 Penerima Baru
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) pada Agustus 2025.
Program ini ditujukan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Menurut data resmi Dinas Sosial DKI, ada 56.351 penerima baru yang terdiri dari:
- Kartu Lansia Jakarta (KLJ): 38.414 penerima - Kartu Anak Jakarta (KAJ): 13.448 penerima - Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ): 4.489 penerima
"Setiap penerima akan mendapatkan Rp300.000 per bulan, yang dicairkan melalui rekening Bank Jakarta secara bertahap," lapor Flores Pikiran Rakyat (15/8/2025).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa program ini menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar warga Jakarta, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Bansos PKD disalurkan mulai 8 hingga 31 Agustus 2025 dan dapat digunakan untuk membeli pangan bersubsidi di Gerai Perumda Pasar Jaya.
"Pemberian bantuan sosial ini dengan upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global di mana kesejahteraan warga menjadi pondasi utama," kata Pramono.
Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Penyaluran berbagai bansos pada Agustus 2025 ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2025.
Pemerintah menyiapkan anggaran bansos yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan.
Bansos bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan serta memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu.
Program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan bantuan ini dengan bijak sesuai dengan peruntukannya.
"Semoga bansos yang disalurkan baik yang berupa bantuan kehidupan maupun bantuan pemberdayaan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Khofifah.
***
